Sumbang Devisa Rp176 Triliun, Gubernur Koster Tagih Komitmen Pusat Lewat Penguatan APBN
DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional sekaligus salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara.
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, dan tantangan pembangunan Bali kepada DPR RI. Pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan, yang dilaksanakan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Kebutuhan pembangunan Bali tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, tetapi juga harus mempertimbangkan beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, yang terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia sebesar Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Gubernur Koster.
Pertumbuhan pariwisata harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Saat ini Bali masih menghadapi tantangan seperti kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan/Sarbagita dan wilayah lainnya.
Gubernur Koster berharap alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional. Sejumlah infrastruktur yang membutuhkan dukungan APBN meliputi pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja-Mengwi, Jalan Lingkar Bali.
Konektivitas Klungkung-Karangasem dan Karangasem-Buleleng, konektivitas Nusa Penida dan jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, serta pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Selain konektivitas, dukungan terhadap penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab, pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, serta pengembangan energi bersih juga sangat ditekankan. Gubernur juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mendorong pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah, tidak hanya terkonsentrasi di Bali Selatan.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya. Orientasi pembangunan Bali ditegaskan bukan semata-mata meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, melainkan menjaga kualitas dan keberlanjutan pariwisata agar berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN. Pihaknya menampik anggapan adanya penurunan alokasi transfer dan menjelaskan bahwa sebagian anggaran dialokasikan melalui program nasional yang manfaatnya langsung dirasakan daerah, termasuk pembiayaan PPPK paruh waktu serta infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
Banggar DPR RI turut mengapresiasi paparan Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan Bali yang memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional melalui sektor pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hp-MD
