Ketua DPRD Badung Anom Gumanti Ketok Palu RAPBD 2027 Rp12,7 Triliun

Kawal Asas Manfaat Krama dan Taat Asas Hukum

BADUNG, MataDewata.com | Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2026-2027 dalam rangka persetujuan bersama (ketok palu) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,705 triliun.

Rapat Paripurna yang juga menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Mangupura, Rabu (11/11/2026).

Ketua DPRD Anom Gumanti menegaskan bahwa persetujuan RAPBD 2027 senilai Rp12,705 triliun, mengalami rasionalisasi dari penyusunan awal sebesar Rp14,248 triliun. Mrupakan hasil pembahasan intensif dan cermat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tiga Ranperda yang turut disepakati meliputi penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Baca juga :  Gubernur Wayan Koster Optimistis Turyapada Tower Jadi Magnet Baru Penyeimbang Pariwisata Bali

Anom Gumanti menggarisbawahi bahwa seluruh tahapan pembahasan anggaran telah dilaksanakan secara transparan dengan mematuhi koridor hukum serta regulasi perundang-undangan secara ketat.

Hal ini berpedoman pada Pasal 312 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2027.

β€œJadi dari hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan yang berjalan dengan sangat baik, tentu dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku,” ujarnya. Ia berharap APBD 2027 memberikan asas manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung.

Baca juga :  BKOW Provinsi Bali: Tiara Kusuma Meningkatkan Kualitas Profesionalisme di Bidang Kecantikan

Lanjut merinci bahwa tahapan legislasi telah dilalui secara sistematis, dimulai dari penyampaian penjelasan Bupati pada 29 Oktober 2026, Rapat Fraksi 30 Oktober, Pemandangan Umum Fraksi 5 November, hingga Jawaban Pemerintah dan Kerja Banggar pada 9 November 2026. Selanjutnya, dokumen RAPBD 2027 diajukan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sebelum resmi diberlakukan per 1 Januari 2027.

Di sisi lain, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang hadir dalam rapat paripurna menjelaskan bahwa pergeseran nilai belanja dari Rp14,2 triliun menjadi Rp12,7 triliun disebabkan oleh penyesuaian skema pembiayaan pinjaman daerah.

Pembangunan fisik jalan raya Gatot Subroto-Canggu hingga Pelaga yang semula dirancang via pinjaman dialihkan pekerjaan konstruksinya ke tahun 2028 demi menghindari risiko pemborosan fiskal. Pada tahun 2027, Pemkab Badung berfokus menuntaskan pembebasan lahan terlebih dahulu dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga :  Pemkab Badung Hijaukan Koridor Canggu Lewat Investasi Ekologis Menahan Laju Semenisasi

Berdasarkan laporan hasil pembahasan DPRD Badung, Pendapatan Daerah 2027 disepakati sebesar Rp11,769 triliun (terdiri atas PAD Rp10,971 triliun dan Pendapatan Transfer Rp798 miliar). Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp11,897 triliun.

Meliputi Belanja Operasi Rp7,119 triliun, Belanja Modal Rp2,763 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp145,4 miliar, serta Belanja Transfer Rp1,868 triliun. Dengan pembiayaan netto sebesar Rp127,89 miliar, defisit belanja daerah berhasil ditekan menjadi Rp127,89 miliar sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan tercatat nihil (Rp0). Db-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button