Nasional

Pemberantasan Terorisme, Sudirta Sepakat Teroris Tidak Terkait Agama

BNPT Harus Didukung Semua Pihak Termasuk dari Sisi Anggaran

JAKARTA, MataDewata.com | Jaringan teroris masih tetap hidup di Indonesia meski beberapa tokohnya sudah tertangkap. Untuk itu Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, SH., sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa teroris tidak terkait dengan satu agama manapun.

“Karena paham radikalis teroris ini bisa hidup di agama manapun, aliran apapun. Artinya teroris tidak melekat hanya pada satu agama,” ujar Sudirta di Jakarta saat dihubungi MataDewata.com, Rabu (31/3/2021).

Ik/MD-PLN-LT//28/2021/f1

Advokat senior ini lanjut menjelaskan, terorisme merupakan jaringan yang hidup dengan sel yang kuat dan parahnya jaringan ini masuk melalui doktrinasi secara kuat dan terselubung. Keberhasilan menangkap tokoh-tokoh mereka tidak serta merta mematikan gerakannya.

Untuk itu, tindakan pencegahan tetap harus dijadikan program nomor satu untuk menghadapinya. Presiden Jokowi sendiri telah mengatakan berkomitmen untuk melakukan pemberantasan jaringan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai institusi resmi negara dalam upaya memberantas terorisme harus mendapat dukungan dari semua pihak.

Baca juga :  Sudirta Apresiasi Kapolri dan Kapolda Bali

“Terorisme itu ancaman luar biasa dalam kehidupan berbangasa dan bernegara untuk itu diperlukan langkah-langkah pencegahan dengan program yang luar biasa juga,” papar Sudirta.

Ik/MD-FR-AW//22/2021/f1

Ditanya seperti apa bentuk dukungan Komisi III kepada Polri untuk mengungkap jaringan teroris? Ia menjawab, Komisi III sendiri telah memberikan dukungan konkrit terhadap program pemberantasan teorisme dengan menaikan jumlah anggaran bagi BNPT pada tahun 2021 ini.

Secara rinci dijelaskannya, pada tahun 2020 BNPT memiliki anggaran sebesar Rp516 miliar. Sedangkan untuk tahun 2021 Komisi III telah menyetujui kenaikan anggaran BNPT sebesar Rp515,9 miliar dengan ajuan tambahan Rp304,7 miliar.

“Dukungan komite III diantaranya dilakukan untuk program peningakatan sistem teknologi dan informasi sebagai upaya optimalisasi bagi BNPT dalam program memberantas terorisme,” jelas politisi asal Desa Pidpid Karangasem itu.

Ik/MD-PC-MR//16/2021/f1

Dikejar dengan pertanyaan apakah dari sisi anggaran, saat ini sudah mencukupi? Dijawab, ketika bicara anggaran hal ini tidak cukup hanya melihat dari sisi nominal saja. Evaluasi terhadap program dan rencana strategis yang sedang dan akan dilakukan harus menjadi perhatian kita semua.

Baca juga :  BPR Kanti Raih LPS Banking Awards 2022

Parameter yang jelas dan terukur harus secra bersama harus diterapkan dalam melakukan evaluasi terhadap hal itu. Secara umum sebenarnya negara sudah membuktikan komitmennya dalam upaya memberantas terorisme dengan anggaran yang dinilai cukup sesuai dengan program yang telah diajukan.

Ik/MD-PG-NP/9/2021f1

Apa yang harus diperbaiki lagi dari sisi pencegahan maupun pengungkapan? Dari sisi pencegahan dan pengungkapan ia mencatat, awal tahun ini kepokisiam sudah menangkap 19 terduga teroris di lima lokasi penangkapan di tiga kabupaten berbeda. Sebelumnya sebanyak 26 tersangka teroris juga ditangkap. Tiga di antaranya perempuan.

“Estimasinya menurut pakar, masih ada sekitar 1.200 anggota teroris se-Indonesia. Jumlah itu diambil dari 470 anggota mereka yang sudah dipidana terorisme dan keluar dari penjara. Asumsinya separuh dari angka itu kembali lagi ke jaringan (teroris), dan 50% lainnya berhasil dideradikalisasi,” ucap Anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Baca juga :  Jembrana Menjadi Pilot Project Satu Data Indonesia

Lebih lanjut dikatakan, diperkirakan satu orang menjaring atau merekrut lima orang, maka keluar angka 1.200 itu. “Itulah mengapa ketika dikatakan deradikalisasi sukses atau berhasil, saya kira masih 50:50, karena rata-rata di dalam penjara mereka justru merekrut orang baru,” tandas Sudirta.

Selajutnya program kerja BNPT menurut Sudirta sudah cukup bagus, namun masih perlu lebih dioptimalkan lagi. Saat ini BNPT mulai memanfaatkan media digital untuk menyebarkan konten-konten yang mengedukasi masyarakat terkait radikalisme.

Kemudian juga ada peningkatan teknologi informasi pusat analisis dan pengendalian krisis. Kedua hal ini sudah mengcover sisi pencegahan dan pengungkapan. “Hanya saja sekali menurut saya, yang terpenting adalah pencegahan terhadap aksi jaringan terorisme ini harus dilakukan secara massif dan melibatkan seluruh elemen bangsa dan tokoh-tokoh masyarakat,” harap wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu. WS-MD

Berita Terkait

Back to top button
Close