Gubernur Koster Siap Kawal Percepatan Transformasi Digital Pemerintah melalui Adopsi DPI dan AI

Rapat Bersama Dewan Ekonomi Nasional

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesiapannya mengawal percepatan transformasi digital pemerintah melalui adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI). Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026).

Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini menegaskan bahwa penerapan teknologi digital sangat penting untuk mempermudah dan mempercepat layanan bagi masyarakat penerima bantuan, sekaligus menjamin transparansi data publik.

Baca juga :  Wali Kota Jaya Negara Sampaikan Ranperda RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Dalam kesempatan yang sama, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan serta jajarannya memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna menjaga daya tarik Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa pengembangan govtech melalui adopsi DPI dan AI merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025.

Pendekatan ini berfungsi memperkuat ketepatan sasaran program prioritas nasional, seperti perlindungan sosial (perlinsos) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui pertukaran data yang terverifikasi.

Baca juga :  Koster Ajak KADIN Perkuat Dukungan Pembangunan Infrastruktur Bali

Selain sektor bantuan sosial, pemanfaatan DPI, yang mencakup identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data, juga diarahkan untuk mengintegrasikan layanan perizinan berusaha lewat sistem OSS.

Langkah ini turut mengefisiensikan belanja negara melalui E-Katalog dan E-Budgeting, memperkuat tata kelola penerimaan negara seperti Coretax dan SIMBARA, serta menghadirkan layanan digital berbasis siklus kehidupan masyarakat.

Baca juga :  Wali Kota Jaya Negara Kuatkan Kolaborasi Bersama, Bratha Penyepian Berjalan Aman

Untuk mendukung target nasional peluncuran di 200 kabupaten yang menjangkau 200 hingga 250 juta penduduk pada Oktober 2026, Bali diharapkan segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial.

Skema pendaftaran terbuka (on-demand) ini diyakini mampu menekan kesalahan pendataan, meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan langsung ke masyarakat (G2P), serta memastikan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar tepat sasaran. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button