Terima Pengelola Airbnb Asia Tenggara di Jayasabha, Gubernur Wayan Koster Dorong Kerja Sama Platform Love Bali

Minta Airbnb Keluarkan Usaha Pariwisata di Bali yang Tak Berizin dan Tak Bayar Pajak

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Airbnb sebagai platform pasar digital global untuk mematuhi seluruh peraturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Langkah ini ditegaskan demi mewujudkan tata kelola pariwisata Pulau Dewata yang berkualitas, bermartabat, dan berbasis budaya.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima jajaran pengelola Airbnb Asia Tenggara yang berkantor di Singapura di Gedung Jayasabha, Denpasar, Rabu (Buda Wage, Menail) (11/2/2026).

Hadir dalam pertemuan itu Public Policy Lead SEA Airbnb Shanta Arul, Public Policy Manager Ishwinder Kaur, serta Senior Associate Matius Roland, sementara Gubernur Koster turut didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali.

Dalam arahannya, Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini meminta ketegasan Airbnb dalam mempromosikan akomodasi vila maupun jasa pariwisata di Bali. Setiap mitra wajib diverifikasi kelayakan perizinannya serta kepatuhannya dalam membayar pajak.

Baca juga :  Polda Bali Perketat Pengawasan Konferensi Sawit Dunia

“Jika tidak tertib, saya harap pelaku usaha vila dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari list platform digital Airbnb,” tegas Gubernur Wayan Koster.

Selain penertiban mitra, Gubernur Koster mengajak Airbnb bekerja sama dengan platform digital Pemprov Bali, “Love Bali”, guna memfasilitasi pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) agar memberikan manfaat bersama.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin berusaha di Bali, namun wajib mengikuti aturan dan berbagi tanggung jawab menjaga kualitas pariwisata.

“Kalau kualitas pariwisata Bali hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat Bali itu tidak adil, apabila yang mendapat untung dari pariwisata tidak melakukan apa-apa untuk Bali. Jika Bali tidak mendapat keadilan, maka alam akan melakukan caranya sendiri, agar tata kelola di Bali menjadi adil,” ujarnya.

Baca juga :  Kemiskinan di Badung Turun, Triwulan I 2025 Catat Tren Positif

Lebih lanjut, Gubernur Koster mengingatkan agar seluruh pelaku usaha pariwisata mematuhi arah kebijakan Kementerian Pariwisata RI yang mewajibkan kepemilikan izin dan pembayaran pajak paling lambat pada akhir Maret 2026.

“Yang tidak tertib, saya harap Airbnb menuntut dan mengeluarkan perusahaan itu dari list promosi digitalnya. Lalu terhadap pelaku yang tidak tertib, kami akan berlakukan proses hukum,” jelasnya.

Menurutnya, maraknya pertumbuhan vila hingga rumah yang dialihfungsikan sebagai penginapan wisatawan tanpa izin dan tanpa membayar pajak sangat merugikan Bali. Padahal, pemerintah mengeluarkan biaya tinggi untuk menjaga kebersihan alam serta kelestarian budaya sebagai fondasi utama pariwisata.

Baca juga :  Bupati Sanjaya Sampaikan Pidato Pengantar Bupati terhadap RAPBD TA. 2025 dan RAPBD Perubahan TA. 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Tabanan

“Ingat, tanpa budaya Bali, pariwisata tidak akan ada di Bali. Kalau pariwisata Bali tidak berkembang, maka usaha apa pun tidak bisa hidup di Bali,” pungkasnya.

Menanggapi arahan tegas tersebut, perwakilan Airbnb melalui Public Policy Lead SEA Shanta Arul menyampaikan komitmennya untuk menaati seluruh regulasi pemerintah di Bali serta mendorong mitra jasa pariwisata taat membayar pajak.

Pihaknya juga siap menyosialisasikan aturan Pemprov Bali kepada seluruh mitra di lapangan. “Airbnb sangat serius menanggapi perizinan ini dan kami siap melakukan kerja sama dengan pemerintah,” ujar Shanta Arul. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button