Fraksi-fraksi DPRD Bali Sampaikan PU Terkait Ranperda Tambah Modal di Bank BPD Bali
Dukung Penguatan Modal dan Soroti Tata Kelola, Transparansi CSR, hingga Pengamanan Aset

DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna Ke-23 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (19/1/2026). Sidang kali ini mengagendakan penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua DPRD Bali Komang Nova Sewi Putra serta dihadiri mayoritas anggota dewan. Turut hadir dalam sidang tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Setelah membuka persidangan, Dewa Made Mahayadnya memberikan kesempatan kepada empat fraksi di DPRD Bali untuk membacakan pandangan umumnya secara bergiliran, dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, dilanjutkan Fraksi Gerindra-PSI, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Demokrat-Nasdem.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, I Wayan Tagel Winarta, menyatakan sepakat bahwa penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank BPD Bali merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah dan peran bank daerah sebagai mitra pembangunan, tetapi juga mempertegas komitmen Pemprov Bali dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan responsif. Fraksi ini menilai kebijakan tersebut didukung kinerja faktual BPD Bali yang sehat dari sisi profitabilitas, kualitas aset, maupun likuiditas.
“Dengan basis kinerja tersebut, penyertaan modal daerah ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur permodalan perseroan, tetapi juga memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat layanan keuangan pemerintah daerah, serta mendorong percepatan transformasi digital perbankan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ungkap Wayan Tagel.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra-PSI melalui juru bicaranya, Wayan Subawa, memberikan sejumlah catatan penting agar penyertaan modal senantiasa berpegang teguh pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pihaknya menekankan bahwa sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, DPRD berhak memperoleh informasi berkala terkait laporan kinerja PT Bank BPD Bali, termasuk transparansi penyaluran tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penyertaan modal benar-benar dikelola secara profesional dan bebas dari intervensi yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” tegas Wayan Subawa.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar dalam PU yang dibacakan AA Bagus Tri Candra Arka menyatakan dukungan terhadap kebijakan penambahan penyertaan modal tersebut karena BPD Bali merupakan aset strategis daerah yang berperan menjaga stabilitas ekonomi, mendorong sektor produktif, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kendati demikian, Fraksi Golkar mengingatkan tiga risiko utama yang wajib dikelola secara cermat, meliputi risiko penyertaan modal berulang yang bersifat defensif tanpa peningkatan kinerja signifikan, risiko tata kelola dan daya saing, serta risiko pengamanan aset daerah khususnya atas pemindahtanganan aset strategis yang tidak dapat ditarik kembali.
“Karena itu, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa setiap rupiah dan setiap aset daerah yang disertakan harus dilindungi nilainya melalui penguatan tata kelola dan pengawasan,” tegasnya.
Pandangan umum terakhir disampaikan Fraksi Demokrat-Nasdem melalui juru bicaranya, I Gede Ghumi Asvatham. Fraksi ini sependapat dengan Gubernur Bali bahwa dinamika tantangan ekonomi serta konsolidasi industri perbankan nasional berbasis Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) menuntut penguatan permodalan agar Bank BPD Bali tetap kokoh, berdaya saing, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.
“Secara prinsip Fraksi Demokrat-Nasdem mendukung Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali, dan sepakat untuk membahas lebih lanjut raperda ini sehingga menjadi Perda Provinsi Bali,” pungkas I Gede Ghumi Asvatham. Dp-MD



