Ketua DPRD Tabanan Nyoman Arnawa Dorong Tim TAPD Optimalisasi Pengelolaan Aset

OPD Penghasil Harus Berinovasi Bukan Naikkan Pajak

TABANAN, MataDewata.com | DPRD Tabanan mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan optimalisasi pengelolaan aset milik daerah ketimbang menaikkan pajak daerah atau retribusi daerah. Upaya itu menurut Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa bisa mempercepat realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) jika dibandingkan dengan opsi menaikan pajak daerah atau retribusi daerah yang pada nantinya bisa membebani masyarakat.

Nyoman Arnawa mengaskan langkah tersebut meruapakan harapan Masyarakat agar pajak tidak naik dan membebani. “Kami dengar langsung di masyarakat, mereka mengaku sangat keberatan dengan adanya peningkatan pajak, apalagi di lahan pertanian yang produktif,” jelas Arnawa. Arnawa menyatakan bahwa alih fungsi lahan di Kabupaten Tabanan sangat marak akibat tingginya pajak. Hasil pertanian yang tidak maksimal, sementara nilai pajak terus meningkat.

Baca juga :  Beragam Kreativitas dan Aksi Sosial Meriahkan Puncak Peringatan May Day di Kota Denpasar

Juga dijelaskan bahwa Pemkab Tabanan perlu memikirkan kebijakan membebaskan pajak untuk lahan pertanian produktif. Kemudian, menyediakan subsidi pupuk cair bagi petani. “Di sisi lain OPD penghasil mesti punya kiat atau inovasi. Apa yang bisa diandalkan untuk mengandalkan pendapatan daerah. Saya sarankan pemanfaatan aset salah satunya,” urainya.

Arnawa juga meminta agar Pemkab Tabanan secara terbuka memberikan informasi terkait kerja sama pengelolaan aset dengan pihak ketiga. Meski urusan kerja sama itu menjadi kewenangan penuh Pemkab Tabanan selaku eksekutif. Namun sebagai bahan evaluasi Arnawa mengatakan jika pihak legislatif juga harus mengetahui isi dari perjanjian tersebut.

Baca juga :  Pansus DPRD Tabanan Tingkatkan Pemerataan Pelayanan pada Ranperda Penataan Banjar Dinas

Oleh karena itu, pihak legislatif menurutnya harus tetap dilibatkan dalam proses kerja sama tersebut. “Termasuk apa maksud dan tujuan sewa-menyewa atau Kerjasama yang dilakukan itu, kami juga harus tau apa tindak lanjutnya, sehingga antara legislatif dan eksekutif bisa terus nyambung dan bisa memberikan solusi kepada masyarakat,” ungkapnya. Dt-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button