Teguh Dwi Nugroho: Tahun 2023 Alokasi Belanja Negara di Bali Rp21,87 Triliun Lebih
Kemenkeu Harapkan Pemda di Bali Percepat Realisasi DAK Fisik

DENPASAR, MataDewata.com | Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Regional Bali, Teguh Dwi Nugroho mengatakan pada tahun 2023 alokasi belanja negara di Bali sebesar Rp21,87 triliun lebih. Terdiri dari belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,92 triliun lebih dan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp10,95 triliun lebih.
Tentu penyerapan anggaran tersebut diharapkan dipercepat pemerintah daerah di Bali serta penyerapan dana alokasi khusus (DAK) fisik pada tahun anggaran 2023. Tentu bertujuan utama agar memberikan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi. “Ketika DAK fisik bisa diserap lebih cepat, lebih cepat pula dinikmati oleh masyarakat,” ujar Teguh Dwi Nugroho dalam Konferensi Pers APBN Kita Regional Bali Bulan Januari 2023.

Dirinci, belanja TKD sebesar Rp10,92 triliun lebih mengalami peningkatan sebesar Rp237,66 miliar dibandingkan pada 2022. Terdiri dari dana bagi hasil Rp379,32 miliar lebih; dana alokasi umum Rp6,9 triliun lebih; DAK fisik Rp520,40 miliar lebih dan DAK non-fisik Rp2,26 triliun lebih. Selanjutnya hibah ke daerah Rp2,86 miliar lebih; dana desa Rp609,64 miliar lebih serta insentif fiskal Rp245,75 miliar lebih.
Penyaluran TKD hingga 20 Januari 2023 baru mencapai Rp467,83 miliar (4,28 %). Selanjutnya Teguh Dwi Nugroho menjelaskan penyerapan DAK fisik belum optimal, karena ada kegiatan yang harga perkiraan sendiri (HPS) terlalu tinggi. “Pada 2022 dari pagu sebesar Rp800 miliar itu yang menjadi kontrak sebesar Rp600 miliar,” terangnya lanjut berharap pemerintah daerah bisa mengevaluasi agar DAK fisik pada tahun 2023 terserap maksimal untuk memberikan dampak maksimal untuk pembangunan.
Selain Kepala Perwakilan Kemenkeu Regional Bali yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho juga hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Anggrah Warsono; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali NTB NTT, Susila Brata; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara, Wahyu Nendro; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali yang diwakili, Wahyu Ari Wibowo serta Local Expert Kementerian Keuangan Bali dari Unud, Putu Wiwin Setyari yang mengikuti secara Daring. Kn-MD