Wisman Ambil Alih Profesi Pribumi, Komang Banuartha: Pemerintah Harus Lebih Tegas
DENPASAR, MataDewata.com | Praktisi pariwisata yang juga Anggota Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali, Komang Takuaki Banuartha mengatakan peran Pemerintah Bali dalam menanggapi banyaknya wisatawan asing (wisatawan mancanegara/Wisman) yang mengambil alih profesi dari warga lokal atau pribumi selama ini dinilai masih belum berdampak signifikan.
Komang Banuartha, Senin (22/5/2023) menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali selama ini telah melakukan beberapa upaya dalam menangani Wisman yang bekerja secara ilegal di Pulau Dewata. Bahkan pihak Imigrasi telah melakukan deportasi bagi beberapa Wisman nakal. Namun menurutnya, masih banyak yang belum tersentuh oleh pemerintah yang menyebabkan upaya tersebut kurang berdampak signifikan.
“Imigrasi memang telah bertindak, beberapa telah dideportasi, saya rasa tidak sepenuhnya karena masih banyak yang belum tersentuh juga. Seperti sekarang di Ubud. Desa budaya yang paling kental di Ubud, bahkan dulu Starbucks, bahkan apapun tidak boleh masuk, sekarang sampai terdengar berita ada kampung bule,” tegas Komang Banuartha yang juga politisi Partai Golkar itu.
Ia juga mengeluhkan banyaknya Wisman yang menyerobot lapangan kerja warga local, mulai dari usaha kecil seperti membuka usaha kursus mengendarai sepeda motor, membuka kafe kecil di desa-desa, sampai usaha dengan sekala besar seperti villa. Tentu terjadinya fenomena itu sangat ia sayangkan terjadi, hingga menjadi kekhawatiran serius berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
“Secara link sudah jelas para Wisman lebih bisa menjual produknya dari pada kita warga lokal. Dan kadang kita pun menjual villa masih menggunakan tenaga kerja asing untuk mempromosikan dan sebagainya. Dia sendiri jadi lebih mudah untuk itu sebenarnya,” tegas bendahara partai berlambang pohon beringin rindang itu.
Banyaknya Wisman mulai menggeluti dunia bisnis yang sama dengan orang lokal ditegaskan praktisi asal Gianyar ini menciptakan perang harga yang tidak sehat. Penguasaan pasar secara tidak sehat ini tentu pelan namun pasti dianggap membunuh usaha orang lokal. Tidak salah, Komang Banuartha mempertanyakan ketegasan dari Pemerintah untuk menangani banyak kasus serupa agar tidak lambat laun orang Bali hanya bisa menjadi penonton di daerahnya sendiri.
“Saat ini yang perlu dipertanyakan adalah tindakan tegas apa yang harus diambil Pemerintah. Jangan sampai hangat-hangat disaat diberitakan saja. Biar betul-betul tindakan itu bisa membuat masyarakat atau pengusaha lokal kita lebih lega,” ungkap politisi yang diketahui sebagai Bacaleg untuk dapat kursi di gedung dewan Renon.
Komang Banuartha berpendapat, pemerintah harus bisa menginvestigasi perihal Wisman nakal ini dan juga mampu memberikan perlindungan bagi warga lokal. Jangan sampai semua investor dianggap membawa keuntungan. Disinilah dibutuhkan keberpihakan pemerintah kepada investor lokal khususnya di industri pariwisata. Jangan sampai timbul stigma di masyarakat warga lokal banyak menjadi pengangguran karena kalah saing. PA-MD
