ASLINMAS dan ABPEDNAS Bali Dikukuhkan, Didorong Perkuat Keamanan dan Tata Kelola Desa
DENPASAR, MataDewata.com | Jajaran DPD dan DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Bali periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini diharapkan memperkuat keamanan, ketertiban, tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Pembina ASLINMAS sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M. menegaskan, pengukuhan ini sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama.
Karena itu, pengukuhan pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS sangat diperlukan untuk membangun Desa. Hal itu disampaikan dalam arahannya kepada anggota DPD/DPC ASLINMAS/ ABPEDNAS/Srikandi Jaga Desa Provinsi Bali Tahun 2026 bertempat di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).
“Pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, keikhlasan untuk mengabdikan diri kepada bangsa, negara, serta masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin mengatakan, Satlinmas memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat desa maupun kelurahan. Selain itu, Satlinmas juga diharapkan mampu mengantisipasi sejak dini berbagai potensi kerawanan sosial, membantu masyarakat dan mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengamanan lingkungan.
Sementara itu, ABPEDNAS dinilai memiliki posisi strategis sebagai wadah bagi anggota BPD sekaligus mitra pemerintah desa dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Sedangkan ABPEDNAS menjadi rumah besar bagi anggota Dewan Permusyawaratan Desa serta sebagai mitra Pemerintah Desa yang memberikan suara bagi aspirasi masyarakat desa, memastikan kebijakan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahruddin mengingatkan jajaran pengurus yang baru dikukuhkan agar menjalankan organisasi dengan integritas, profesionalisme dan kedisiplinan. Kepentingan pribadi disebut harus dijauhkan agar tidak mengikis kepercayaan masyarakat. Pembangunan desa membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, keamanan, kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat.
“Desa adalah akar pondasi dan struktur nasional bangsa Indonesia. Di sanalah nilai-nilai luhur gotong royong, suasana kekeluargaan, dan kearifan lokal tetap hidup dan terjaga,” kata Bahruddin.
Bahruddin menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum di tingkat masyarakat. Penegakan hukum membutuhkan edukasi dan pencegahan sejak tingkat paling bawah. Karena itu, Satlinmas dinilai dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas komunikasi dan edukasi hukum di desa dan kelurahan.
“Di sinilah saya memandang Satlinmas sebagai mitra strategis bagi Kejaksaan dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum yang dapat menjangkau tingkat desa dan kelurahan,” tegasnya.
Ia menyebut, Kejaksaan juga memiliki Program Jaga Desa maupun Jaksa Garda Desa, khususnya dalam menjembatani komunikasi mengenai persoalan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, kolaborasi antara lembaga harus dilakukan secara profesional sesuai kewenangan masing-masing dan berpegang pada prinsip negara hukum.
“Hal tersebut dimaksudkan agar hukum tidak dipersepsikan semata-mata sebagai ancaman, melainkan dipahami sebagai sarana untuk melindungi hak, menegakkan kewajiban, mencegah terjadinya konflik, serta menjaga ketertiban dan keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat,” katanya.
Bahruddin berpesan kepada seluruh pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS yang baru dikukuhkan untuk menjaga amanah serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Jagalah amanah ini dengan sepenuh hati. Tuntaskan setiap tugas dan tanggung jawab dengan integritas dan dedikasi tanpa pamrih,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, mengatakan pembentukan asosiasi diharapkan dapat menyatukan langkah dan platform antarprovinsi. “Asosiasi ini agar bisa menjadi lebih solid, menjadi langkah bersama. Jadi satu kesatuan dari satu provinsi ke provinsi lain menjadi platform yang sama,” ujarnya.
Penguatan organisasi itu, sejalan dengan Asta Cita Presiden keenam yang menekankan pembangunan dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi. “Ini kan sesuai dengan Asta Cita Presiden yang keenam, yaitu membangun dari desa, membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi,” ucapnya.
Ia menambahkan, keberadaan asosiasi diharapkan dapat menjadi penghubung agar berbagai program pemerintah pusat dapat lebih mudah disalurkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat desa. “Dengan berkumpulnya, terbentuknya asosiasi ini, sehingga program-program pemerintah yang ada di pusat bisa kita tarik ke bawah ini, ke desa-desa,” pungkasnya. On-MD
