Krisis Regenerasi Guru SD: Gelombang Pensiun Datang, Minat Anak Muda Menyusut

Oleh: Dewa Made Dwicky Putra Nugraha, Dosen Prodi PGSD Universitas Dwijendra (Mahasiswa Doktor Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Surabaya)

DENPASAR, MataDewata.com | Setiap tahun, puluhan ribu guru di Indonesia memasuki masa pensiun. Pertanyaannya kini semakin mendesak: siapa yang akan menggantikan mereka? Di jenjang sekolah dasar (SD), tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan berhitung untuk pertama kalinya, pertanyaan itu belum memiliki jawaban yang meyakinkan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, menyebut 70 ribu hingga 80 ribu guru pensiun setiap tahun. “Kekurangan ini terus terakumulasi,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Lampung pada April 2026, seperti dikutip Jurnas.

Kajian berjudul “Krisis Regenerasi Profesi Guru SD” yang disusun untuk mata kuliah Problematika Pendidikan Dasar Indonesia menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya jumlah guru yang pensiun. Persoalan yang lebih mendasar adalah melemahnya minat generasi muda untuk menjadi guru.

Seperempat guru SD mendekati pensiun

SD adalah jenjang dengan jumlah guru terbanyak. Pada tahun ajaran 2024/2025, terdapat sekitar 1,84 juta guru SD/sederajat, atau 43,7 persen dari seluruh guru di Indonesia, menurut publikasi statistik Kemendikdasmen yang dikutip Dataloka.

Struktur usianya mengkhawatirkan. Data Portal Data Pendidikan Kemendikbud tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan 13,35 persen guru SD berusia di atas 55 tahun. Jika kelompok usia 51–55 tahun ikut dihitung, sekitar seperempat guru SD, atau kurang lebih 420 ribu orang, akan mencapai usia pensiun 60 tahun dalam sekitar satu dekade.

Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 dari Bappenas juga memproyeksikan rata-rata sekitar 60 ribu guru pensiun setiap tahun hingga 2030.

Berbeda dengan jenjang lain, SD memakai sistem guru kelas. Satu guru yang pensiun tanpa pengganti berarti satu kelas kehilangan pengampu utamanya.

Angka kekurangan yang terus berubah

Pemerintah sendiri belum memiliki satu angka kekurangan guru yang stabil. Pada Oktober 2025, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen menyebut kekurangan sekitar 374 ribu guru, berdasarkan analisis beban kerja dari data Dapodik Desember 2024. Pada Mei 2026, Dirjen GTK menyebut angka 498 ribu. Dua bulan kemudian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut Indonesia masih kekurangan sekitar 561 ribu guru.

Anehnya, pada saat yang sama tercatat pula kelebihan guru di sejumlah tempat, yaitu 62.764 guru ASN dan 166.618 guru non-ASN pada bidang dan lokasi tertentu. Artinya, krisis guru di Indonesia adalah gabungan dari beberapa masalah: kurangnya calon guru, distribusi yang timpang, dan penyerapan lulusan yang belum lancar.

Pintu masuk yang menyempit

Dari sisi pasokan, calon guru sebenarnya masih ada. Seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru 2025 diikuti 77.348 peserta, dan 24.994 di antaranya lulus tes substantif, menurut Dirjen GTK yang dikutip JPNN. Namun, untuk bidang PGSD, jumlah yang lulus hanya 8.686 orang.

Angka itu jauh dari kebutuhan. Jika guru SD berusia di atas 55 tahun pensiun merata dalam lima tahun, sekitar 43 ribu guru SD akan pensiun setiap tahun. Angka ini adalah estimasi kajian, bukan data resmi, dan PPG Calon Guru juga bukan satu-satunya jalur menjadi guru. Meski demikian, selisihnya cukup untuk menunjukkan bahwa regenerasi tidak berjalan seimbang.

Sementara itu, jalur honorer yang selama ini menjadi pintu masuk banyak guru muda semakin dibatasi. Data Dapodik per 31 Desember 2024 masih mencatat 237.196 guru non-ASN. Pemerintah berencana mengangkat CPNS guru mulai 2027 untuk daerah yang kekurangan.

Kesejahteraan guru honorer juga menjadi sorotan. Survei lembaga IDEAS dan GREAT Edunesia pada 2024 terhadap 403 guru menemukan 74 persen guru honorer berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dan sekitar satu dari lima di bawah Rp500 ribu. Survei ini tidak mewakili seluruh guru di Indonesia, tetapi memberi gambaran kondisi yang dilihat langsung oleh calon guru dan keluarganya.

Contoh kasus: pelajar di Bali

Untuk melihat bagaimana generasi muda memandang profesi guru, kajian ini menyertakan survei daring terhadap 735 siswa SMA dan SMK di Bali pada 6–11 Oktober 2026. Bali dipilih sebagai contoh karena sektor pariwisatanya menawarkan alternatif karier yang kuat bagi lulusan muda.

Hasilnya, hanya 11,3 persen siswa yang menyatakan kemungkinan besar akan kuliah di jurusan keguruan atau menjadi guru. Padahal, 47,2 persen menilai menjadi guru sebagai pekerjaan yang membanggakan.

Alasan keraguan terbanyak adalah gaji rendah dan status honorer yang tidak pasti (39,6 persen). Bahkan di antara siswa yang berminat menjadi guru, enam dari sepuluh tetap menyebut gaji dan status sebagai kekhawatiran utama. Saat memilih karier, siswa paling banyak mempertimbangkan pekerjaan yang stabil dan pasti (35,9 persen) serta penghasilan besar (26,5 persen).

Keluarga memegang peran besar. Sebanyak 70,2 persen siswa menyebut orang tua atau keluarga sebagai pengaruh utama pilihan karier mereka, dan dukungan keluarga merupakan faktor yang paling kuat berhubungan dengan minat menjadi guru. Sebaliknya, hanya 1,5 persen yang menyebut guru atau sekolah.

Minat juga lebih rendah di perkotaan. Di Denpasar, hanya 6,3 persen siswa berminat tinggi, sementara di luar Denpasar angkanya 18,2 persen. Di Kabupaten Karangasem, Dinas Pendidikan setempat menyebut kekurangan sekitar 462 guru SD pada November 2025.

Bukan krisis nilai, melainkan hitung-hitungan rasional

Kajian ini menilai rendahnya minat menjadi guru tidak tepat jika dibaca sebagai tanda generasi muda kehilangan semangat pengabdian. Remaja dan keluarga mereka menimbang imbalan, kepastian, dan risiko sebuah profesi, lalu memilih yang paling menjanjikan. Selama profesi guru dipersepsikan identik dengan honorer bergaji rendah dan status tidak pasti, kampanye tentang mulianya profesi guru tidak akan cukup.

Ironisnya, “pekerjaan stabil” yang paling dicari remaja dulu justru menjadi daya tarik utama guru berstatus pegawai negeri. Ini menunjukkan masih ada ruang kebijakan yang besar. Jika jalur menuju status ASN dibuat jelas dan dapat diprediksi, profesi guru dapat kembali bersaing.

Persoalan ini juga terjadi di tingkat global. UNESCO memperkirakan dunia membutuhkan sekitar 44 juta guru tambahan hingga 2030, dan tingkat guru SD yang meninggalkan profesi secara global hampir dua kali lipat antara 2015 dan 2022.

Waktu yang sempit

Waktu adalah faktor penting. Siswa SMA yang hari ini memutuskan tidak masuk jurusan keguruan adalah calon guru yang seharusnya mengisi kelas-kelas SD pada awal 2030-an, tepat ketika gelombang pensiun mencapai puncaknya. Keputusan mereka dibuat sekarang, sebelum rencana pengangkatan CPNS guru mulai 2027 terbukti berjalan. Tanpa langkah yang menyentuh kesejahteraan dan kepastian karier, gelombang pensiun yang sudah di depan mata dapat berubah menjadi kekosongan guru di ruang-ruang kelas SD.

Sumber data: Kemendikdasmen (melalui Jurnas, Antara, JPNN, Dataloka, dan laman Puslapdik), Portal Data Pendidikan Kemendikbud (melalui GoodStats), Bappenas (melalui detikEdu), detikBali, survei IDEAS dan GREAT Edunesia (melalui detikFinance), laporan UNESCO 2024, serta survei “Minat Gen-Z Bali terhadap Profesi Guru” (n = 735).