DPRD Bali Gagas Sistem Keamanan Terintegrasi dengan Perluasan CCTV hingga Pengawasan WN
Tekan Kriminalitas dan Jaga Citra Pariwisata
DENPASAR, MataDewata.com | Komisi I DPRD Provinsi Bali mendorong lahirnya grand design keamanan yang terintegrasi guna menekan angka kriminalitas sekaligus menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Usulan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (13/7/2026).
Dihadiri unsur pimpinan dewan, Polda Bali, jajaran Kapolres se-Bali, pemerintah daerah, BNNP Bali, Binda Bali, Kesbangpol, Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Satpol PP, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang Provinsi Bali, serta kelompok pakar Komisi I.
Anggota Komisi I DPRD Bali yang juga Ketua Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan kejahatan harus mengedepankan pencegahan ketimbang sekadar penindakan.
Ia meminta Kesbangpol Bali bersama perangkat daerah terkait segera memetakan titik rawan untuk memprioritaskan perluasan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di kawasan wisata, persimpangan, pusat keramaian, fasilitas publik, dan kawasan suci, sekaligus memperhatikan keselamatan pengguna jalan di jalur rawan kecelakaan.
“Yang kita perlukan bukan hanya mengetahui berapa banyak kasus pencurian, penganiayaan maupun tindak pidana lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana cara mencegahnya sehingga angka kriminalitas bisa ditekan,” kata Made Supartha.
Dalam rapat tersebut, Made Supartha turut menekankan penguatan sinergi antara Pecalang, MDA, kepolisian, dan Satpol PP dalam rekayasa lalu lintas kegiatan adat maupun keagamaan di badan jalan, serta memperketat pengawasan akses masyarakat menuju pantai dan pura agar tidak tertutup aktivitas investasi.
Selain itu, ia mengingatkan tingginya kunjungan wisatawan mancanegara wajib diimbangi pengawasan keimigrasian yang maksimal terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) demi mencegah gangguan ketertiban masyarakat.
“Bali adalah etalase pariwisata Indonesia di mata dunia. Karena itu kita harus memastikan Bali tetap aman, nyaman, tertib, dan menjadi destinasi yang memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat maupun wisatawan. Yang kita bangun bukan hanya penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi sistem pencegahan yang kuat sehingga Bali bisa menjadi daerah dengan tingkat keamanan terbaik,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi lintas instansi ini, Komisi I DPRD Bali berharap terbangun kolaborasi konkret antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga adat. Penerapan sistem pencegahan terintegrasi diharapkan mampu menjaga keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan budaya dan pariwisata Pulau Dewata. Dp-MD
