Lantik Pejabat Tinggi dan PNS, Bupati Kembang Tekankan Integritas dan Responsivitas di Media Sosial
JEMBRANA, MataDewata.com | Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Formasi Tahun 2024 di Aula Lantai 2 Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Selasa (12/5/2026).
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, Sekretaris Daerah I Made Budiasa, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dalam pelantikan ini, Dewa Gede Ary Candra Wisnawa, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipercaya mengemban amanah baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana. Selain itu, sebanyak 15 CPNS formasi tahun 2024 secara resmi diambil sumpahnya menjadi PNS.
Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa perubahan status dari CPNS menjadi PNS bukan sekadar perubahan administratif, melainkan peningkatan tanggung jawab secara penuh. “Ini adalah titik awal untuk pengabdian yang lebih besar kepada masyarakat. Status PNS yang kini disandang harus dibarengi dengan tanggung jawab penuh dalam melayani rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati Kembang memberikan pesan khusus bagi para ASN muda agar tetap rendah hati dan menjaga etika komunikasi di ruang publik. “Jangan karena sudah menjadi PNS lalu merasa ‘naik kelas’ dan eksklusif. ASN harus tetap bermasyarakat dan memberikan contoh yang baik. Saya minta adik-adik aktif bermedia sosial untuk menunjukkan kerja nyata kepada masyarakat, namun tetap dengan bahasa yang santun dan baik,” tegasnya.
Selain itu, menyikapi kondisi kepegawaian di Jembrana, Bupati Kembang mengungkapkan bahwa tantangan ke depan cukup besar mengingat ada 158 pegawai yang memasuki masa pensiun tahun ini, termasuk 59 orang guru. Meskipun rencana awal formasi ASN akan disesuaikan dengan jumlah pensiun, Bupati Kembang mengambil kebijakan untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Saya putuskan mencari guru yang lebih banyak. Karena kita kekurangan 252 guru untuk SD dan SMP. Setelah itu tenaga kesehatan, yang betul-betul kita butuhkan. Masing-masing OPD kemungkinan mendapat 1 formasi yang benar-benar konkret dan mendukung program-program pemerintah,” pungkasnya. Hj-MD
