Jelang Mahasabha PHDI, KMHDI Dorong PHDI Hadir Menjawab Persoalan Umat
JAKARTA, MataDewata.com | Menjelang pelaksanaan Mahasabha PHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menggelar konsolidasi nasional untuk membaca berbagai persoalan umat Hindu dari tingkat akar rumput hingga kelembagaan. Forum bertajuk “Membaca Dinamika Persoalan Hindu” itu menjadi ruang bagi kader dan alumni KMHDI untuk membahas persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam agenda Mahasabha PHDI.
Konsolidasi dihadiri Ketua Umum PP KMHDI Wayan Ardi Adnyana, Ketua Umum Forum Alumni (FA) KMHDI I Ketut Wiriana, serta Sekretaris Umum PHDI Pusat sekaligus demisioner Presidium PP KMHDI I Ketut Budiasa, kegiatan berlangsung di Jakarta, Selasa ( 6/10/ 2026).
Forum konsolidasi, kemudian menyoroti sejumlah persoalan umat yang masih dirasakan hingga saat ini, mulai dari data keumatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, advokasi, hingga penguatan kelembagaan PHDI. KMHDI mendorong agar persoalan yang dihadapi umat di tingkat bawah tidak berhenti sebagai pembahasan, tetapi menjadi bagian dari agenda dan arah kerja PHDI ke depan.
Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Ardi Adnyana periode 2026-2028 menyoroti pentingnya ketersediaan data umat yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan.
“Kita membutuhkan data keumatan yang transparan, akurat dan terus diperbarui. Bagaimana kita bisa membuat kebijakan yang tepat kalau kita sendiri tidak memiliki peta persoalan umat yang kuat,” ujar Ardi Adnyana.
Selain persoalan data, KMHDI juga menyoroti kebutuhan penguatan mekanisme advokasi umat. Lembaga keumatan dinilai perlu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat Hindu di masing-masing daerah.
“Ketika umat menghadapi persoalan, harus ada lembaga yang mampu menerima laporan, memetakan masalah, melakukan pendampingan dan memperjuangkan penyelesaian. Jangan sampai umat menghadapi persoalannya sendiri-sendiri,” kata Ardi Adnyana.
Problematika dan permasalahan umat Hindu turut tergambar dari pengalaman kader KMHDI asal Pulau Buru, Maluku yang juga menjadi salah satu korban dari perubahan administrasinya secara sepihak oleh Dinas terkait. Harus diakui bahwa persoalan administrasi kependudukan umat Hindu di Pulau Buru masih terus terjadi. Kondisi itu disebut berdampak pada berbagai kebutuhan administratif, termasuk pendidikan dan akses untuk mengikuti seleksi TNI/Polri.
Persoalan ini, kemudian dipertanyakan oleh forum terkait sejauh mana kehadiran lembaga Hindu untuk menyelesaikan persoalan umat dari tingkat paling dasar. Kalau persoalan umat di tingkat paling dasar seperti administrasi kependudukan saja belum mampu kita selesaikan, lalu bagaimana seharusnya lembaga Hindu hadir dan mengambil peran?
Ketua Umum FA KMHDI I Ketut Wiriana menekankan pentingnya kehadiran lembaga Hindu untuk menyelesaikan permasalahan keumatan dari akar rumput sebelum masalah tersebut semakin besar. “Konsolidasi seperti ini harus sering kita lakukan. Kita harus terus membaca persoalan Hindu, karena persoalannya terus berkembang. Jangan sampai kita baru berkumpul ketika persoalannya sudah menjadi besar,” ujar Ketut Wiriana.
Melihat begitu kompleks permasalahan keumatan, Wiriana mengajak kader dan alumni KMHDI untuk mengambil peran di berbagai ruang strategis untuk mengawal kepentingan umat dan masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara bagaimana mengawal persoalan Hindu, tetapi bagaimana kader dan alumni KMHDI menjadi bagian yang menjalankan tugas di berbagai ruang strategis. Kita harus menyiapkan kader terbaik untuk mengisi ruang-ruang tersebut, dan dari sana tetap mengawal berbagai isu kemasyarakatan Hindu,” ujarnya.
Kompleksitas permasalahan umat Hindu menjadi sorotan dari FA KMHDI dan KMHDI. Karena itu, Wiriana mendorong agar Mahasabha PHDI sebagai forum untuk merangkum dan merancang penyelesaian permasalahan umat Hindu di Nusantara. “Mahasabha PHDI hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat PHDI sebagai rumah besar umat Hindu yang inklusif, responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata umat,” kata Wiriana.
Berangkat dari berbagai permasalahan yang terus terjadi dan dirasakan oleh umat Hindu tanpa solusi yang jelas. Wiriana kemudian mendorong agar penguatan program PHDI dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis PHDI 2026–2031 dengan program prioritas dan target yang terukur untuk menjawab keresahan umat Hindu.
“Kita membutuhkan Rencana Strategis PHDI 2026-2031 yang jelas. Ada program prioritas, ada indikator keberhasilan, ada target yang terukur, dan ada evaluasi berkala. Dengan begitu, apa yang diputuskan dalam Mahasabha tidak berhenti menjadi dokumen, tetapi benar-benar menjadi arah kerja PHDI selama lima tahun ke depan,” terangnya.
Menurutnya, penyelesaian masalah Keumatan menjadi tolak ukur keberhasilan bagi lembaga-lembaga Hindu untuk menunjukkan komitmen sebagai lembaga yang mengayomi umat Hindu.
“Pada akhirnya ukuran keberhasilan kelembagaan bukan hanya seberapa kuat struktur organisasi dibangun, tetapi seberapa jauh umat merasakan kehadiran lembaga tersebut dalam kehidupannya. PHDI harus mampu menghadirkan kebijakan dan program yang menjawab persoalan nyata umat, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kualitas kehidupan umat Hindu Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum PHDI Pusat, I Ketut Budiasa mengingatkan agar pembacaan terhadap persoalan umat dilakukan secara objektif. Ia menyebut berbagai kerja kelembagaan PHDI dalam lima tahun terakhir tetap perlu diapresiasi, termasuk penguatan BDDN, BPH, serta pengaktifan kembali lima PHDI provinsi.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa jejaring alumni KMHDI yang tersebar di seluruh Indonesia sangat membantu kerja-kerja PHDI. Ada alumni yang bekerja di tingkat desa, kabupaten, provinsi sampai pusat. Ini adalah kekuatan yang harus terus dirawat dan dikembangkan,” ujar Ketut Budiasa.
Melalui konsolidasi tersebut, Ketua Umum PP KMHDI, I Wayan Adi Adnyana berkomitmen untuk mengawal isu Keumatan dalam Kongres Nasional PHDI sebagai catatan dan kajian komprehensif agar kepemimpinan selanjutnya dapat menentukan program kerja yang lebih terarah.
“Kita ingin Mahasabha menjadi ruang untuk membicarakan persoalan umat secara terbuka. Bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi apa yang harus dikerjakan. Bukan hanya mengevaluasi masa lalu, tetapi menentukan apa yang harus kita lakukan untuk lima sampai sepuluh tahun ke depan,” tutup Ardi Adnyana.
Akhirnya, melalui konsolidasi ini, KMHDI menegaskan bahwa generasi muda Hindu ingin terlibat aktif dalam pembicaraan mengenai masa depan umat. KMHDI dan Forum Alumni juga mendorong agar kader-kader terbaik terus dipersiapkan dan ditempatkan pada ruang-ruang strategis, sehingga perjuangan terhadap persoalan umat tidak hanya berlangsung di dalam organisasi, tetapi juga hadir dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Mahasabha PHDI diharapkan tidak sekadar menjadi forum organisasi, tetapi menjadi momentum untuk membaca persoalan umat secara jujur, mengevaluasi kerja kelembagaan secara objektif, dan merumuskan langkah konkret bagi masa depan Hindu Indonesia.
Dengan data keumatan yang kuat, pendidikan dan SDM yang berkualitas, ekonomi umat yang mandiri, advokasi yang hadir hingga akar rumput, kaderisasi yang berkelanjutan, serta kelembagaan yang inklusif dan responsif, KMHDI meyakini masa depan umat Hindu harus dibangun melalui kerja bersama lintas generasi dan lintas organisasi. On-MD
