Belanja Modal Kabupaten Klungkung Meningkat Hampir Tiga Kali Lipat

KLUNGKUNGA, MataDewata.com | Pemerintah Kabupaten Klungkung terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan Nusa Penida. Melalui APBD Tahun Anggaran 2026, Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan air bersih.

Belanja modal APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2026 tercatat mencapai Rp407 miliar, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp141 miliar. Peningkatan tersebut dilakukan di tengah tantangan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta pemenuhan belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Klungkung, I Made Satria, menyampaikan bahwa peningkatan belanja modal tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui APBD Tahun 2026, kami berupaya menghadirkan pembangunan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat Nusa Penida. Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan hingga penyediaan air bersih menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah,” ujar Bupati Satria, Kamis (6/8/2026).

Pada sektor infrastruktur jalan, sejumlah proyek strategis akan dilaksanakan, di antaranya peningkatan Jalan Sampalan-Toyapakeh senilai Rp51,92 miliar, peningkatan Jalan Suana-Pejukutan-Gepuh-Ambengan-Pelilit-Atuh sebesar Rp15 miliar.

Peningkatan Jalan Bunga Mekar-Pura Kalibun-Prapat-Klumpu sebesar Rp10 miliar, peningkatan Jalan Pertigaan Klatak–Lembongan sebesar Rp9,46 miliar, peningkatan Jalan Pertigaan Batumadeg–Batukandik sebesar Rp9 miliar, peningkatan Jalan Telaga-Klumpu sebesar Rp6 miliar, pembangunan Jalan menuju Broken Beach sebesar Rp7 miliar, dan peningkatan Jalan Lingkar Ceningan sebesar Rp12 miliar.

Peningkatan Jalan Dusun Dungkap-Banjar Buluh Desa Batukandik sebesar Rp4,6 miliar, peningkatan jalan menuju Desa Pekraman Cemlagi sebesar Rp2,5 miliar, pemeliharaan berkala jalan Toyapakeh-Sebunibus sebesar Rp3 miliar, pemeliharaan berkalan jalan Sakti-Penida sebesar Rp2 miliar, pemeliharaan rutin jalan di Nusa Penida sebesar Rp4 miliar, pemeliharaan rutin jalan di nusa Lembongan sebesar Rp200 juta, pemeliharaan rutin jembatan sebesar Rp200 juta, pemeliharaan rutin drainase, trotoar, normalisasi di 4 kecamatan sebesar Rp800 juta.

Selain pembangunan jalan, Pemkab Klungkung juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya pembangunan Pasar Mentigi Nusa Penida senilai Rp47,83 miliar, pengembangan jaringan distribusi air bersih dan sambungan rumah (SR) di Desa Pejukutan sebesar Rp15 miliar, peningkatan sarana dan prasarana SD dan SMP di Nusa Penida sebesar Rp7,92 miliar, pembangunan Gedung CSSD RSUD Gema Santi sebesar Rp4,86 miliar, pembangunan Rumah Dinas di Kantor Polsubsektor Nusa Penida sebesar Rp1 miliar, dan peningkatan kualitas jalan lingkungan di Kecamatan Nusa Penida sebesar Rp500 juta.

Secara keseluruhan, nilai kegiatan fisik yang direncanakan dalam daftar prioritas tersebut mencapai lebih dari Rp200 miliar, mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, perdagangan, serta penyediaan air bersih.

Pembangunan di Nusa Penida tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta mendukung sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Kabupaten Klungkung.

Di samping itu, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat perlindungan sosial masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga mengalokasikan anggaran lebih dari Rp46 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan serta lebih dari Rp3 miliar untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja rentan.
Menurut Bupati Satria, pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial harus berjalan beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.

“Pembangunan ini merupakan investasi jangka panjang. Infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat perekonomian lokal, sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata di Nusa Penida sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. Hk-MD