Rapat Paripurna ke-56, DPRD Bali Dengarkan Jawaban Gubernur Terhadap PU Fraksi

RAPBD Bali 2027 Diproyeksikan Rp5,7 Triliun, Pemprov Fokus Layanan Publik hingga Evaluasi Antrean BBM

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna ke-56 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Denpasar, Jumat (30/10/2026).

Dalam forum tersebut, ia menegaskan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja terukur sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Terkait struktur anggaran, pendapatan daerah dirancang lebih dari Rp5,7 triliun di luar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan transfer antardaerah, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui Rp4,5 triliun melalui perluasan basis penerimaan serta kepatuhan wajib pajak tanpa menaikkan tarif.

Baca juga :  Target Meraih 38 Kursi, Wayan Koster Daftarkan Langsung Bacaleg DPRD Bali

Sementara itu, sisi belanja memprioritaskan mandatory spending, belanja modal, hibah, dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), termasuk sektor pendidikan yang meliputi gaji guru, ruang kelas baru, hingga kepemudaan dan olahraga, serta penguatan layanan kesehatan yang berorientasi promotif dan preventif guna menekan biaya kuratif.

Pada penguatan adat dan ekonomi melalui Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), Pemprov Bali mengarahkan pemanfaatan dana hibah Rp300 juta per desa adat untuk aspek Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan dengan teknis pengelolaan diserahkan penuh kepada masing-masing desa adat.

Baca juga :  Sekda Denpasar Alit Wiradana Lepas Mudik Bersama BUMN PT Pegadaian Kanwil VII

Selain itu, Koster merespons masukan fraksi terkait optimalisasi anggaran integrasi moda transportasi publik untuk mengurai kemacetan, menugaskan tim mengkaji penetapan upah minimum berbasis parameter Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta mengevaluasi insiden antrean bahan bakar minyak (BBM) agar kesiapsiagaan distribusi kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga.

“Penjabaran detailnya kita serahkan pada desa adat sebagai penghormatan terhadap otonomi desa adat,” ujar Gubernur Koster. Ke depan, kita harus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” tegasnya menanggapi evaluasi antrean BBM di Bali.

Baca juga :  Gubernur Wayan Koster Buka ITMW 2026

Melalui jawaban atas pandangan umum tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mengakomodasi seluruh masukan konstruktif DPRD guna menyempurnakan RAPBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Sinergi eksekutif dan legislatif ini diharapkan menghasilkan kebijakan fiskal yang efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Dp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button