Indeks Demokrasi Bali Turjun Bebas, Sugawa Korry: Mayoritas Tunggal Harus Dihilangkan

DENPASAR, MataDewata.com | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus mengalami penurunan sejak tahun 2019. Bahkan di tahun 2020 terjun bebas (turun drastis) ke peringkat kedelapan di mana tahun 2008 sempat berada di peringkat dua nasional.

Melihat kondisi ini DPD Partai Golkar Provinsi Bali menggelar Webinar bertajuk “Meningkatkan Indeks Demokrasi di Bali” menghadirkan sederet narasumber kompeten yang dilaksnaakan dari Sekretariat Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Minggu (28/11/2021). Webinar yang dipandu Drs. Dewa Made Suamba Negara M.Si., itu turut diikuti Wakil Gunernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Hadir langsung sebagai narasumner Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry S.E.,M.M.,Ak.,CA., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Hanif Yahya, S.Si.,M.Si., Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP.,M.P., Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ir. I Ketut Sunadra, M.Si., Dosen Undiknas Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.S.i, dan Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi., SH.MSi.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Sugawa Korry menyampaikan telah terjadi mayoritas tunggal di Bali sejak tahun 2019 yang membuat komdisi demikrasi tidk mmpu meningkatkan ekonomi dna pemerataan ekonomi di masyarakat. Stabilitas politik menurun dna menjadi ganjalan dalna bingkai wawasba kebangsana dn nasionalisme.

“Sekarang peringkat IDI Bali rangking delapan nasional, jauh turun dari sebelumnya di peringkat empat di tahun 2019, sebelumnya peringkat dua di tahun 2018. Untuk itu, Golkar terpanggil merumuskan pokok-pokok pikiran tingkatkan lagi indeks demokrasi di Bali,” ujar Sugawa Korry dalam paparannya.

Ditegaskan Politisi asal Desa Banyuatis, Buleleng ini bahwa, demokrasi harus terbangun baik secara subtansial maupun prosedural sehingga mampu menghilangkan mayoritas tunggal dn mempu menmapilkan adu ide dan gagasan dalam mensejahterakan rakyat. “Proses berdemokrasi ini kami juga ingin sadarkan masyarakat di Bali agar tumbuh keseimbangan sosial politik, sebab sekarang ini tumbuh mayoritas tunggal baru yang tidak sehat bagi demokrasi dan jalannya pemerintahannya,” jelas Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini.

Kepala BPS Provinsi Bali, Hanif Yahya menyampaikan, tingkat dwnokrasi Indonesia wilayah Bali tahun 2098 berada pad kategori baik, namun pad atahun 2020 turun menjadi sedang. Penurunan terjadi pada aspek lembaga demokrasi yang dipengaruhi adanya penurunan pada variabel peran DPRD sebesar -16,30 poin, peran birokrasi pemerintah daerah -39,47 poin, dan peradilan yang independen yang juga mengalami penurunan sebesar -50,00 poin.

Ditegaskannya ada beberapa upaya pendongkrak indikator menaikkan IDI diantaranya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, jumlah rekomendasi DPRD kepada Eksekutif, persentase perempuan pengurus partai, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta Pemilu dan upaya penyediaan informasi APBD dari pemerintah daerah.

“IDI Bali tahun 2020 masih menyisakan empat variable IDI yang berkategori buruk, ini merupakan PR bagi Pokja IDI Provinsi Bali. Penguatan Pokja IDI Provinsi Bali akan mampu mengawal capaian IDI di Provinsi Bali,” kata Hanif.

Sementara, Ketua KPU Provinsi Bali, Lidartawan menerangkan KPU sudah memberikan kontribusi positif dalam hal indeks demokrasi dan mengawal jalannya pesta demokrasi di Bali dalam berbagai hajatan Pemilu. “Pilkada Serentak 2020 tidak ada masalah, tidak ada gugatan ke MK. Partisipasi pemilih saat Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi masih cukup bagus. Saya berharap kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu jangan diganggu, anggaran Pemilu jangan dipreteli di tengah jalan,” harapnya.

Selanjutnya Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Sunadra mengingatkan pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif memenuhi 30 persen. Sehingga bisa turut berperan mengawal demokrasi. Angkat bicara Akademisi Undiknas Nyoman Subanda yang menyampaikan strategi meningkatkan IDI di Bali. Membangun good governance, kepercayaan, pengutaan toleransi dan ikatan multikulturalisme, penguatan peran infrastruktur dan suprastruktur politik, meningkatkan kualitas politisi dan pejabat publik melalui partai politik serta optimalisasi fungsi partai politik (political education, recruitment politic, dan political articulation).

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Bali, Dewa Dharmadi mengakui ada sejumlah permasalahan IDI Bali. Pertama, belum maksimalnya pemanfaatan IT. Kedua, optimalisasi DPRD sebagai penampung aspirasi. Ketiga, kriteria pengukuran penentuan aspek, variabel dan indikator kurang peka terhadap dinamika demokrasi. Keempat, belum optimalnya pendidikan politik disamping pola pendidikan masih konvensional juga dukungan penganggaran yang masih minim. Kelima, belum optimalnya kinerja Pokja IDI. “Untuk meningkatkan IDI di Bali, Pokja IDI perlu dikuatkan dengan dukungan anggaran yang memadai. Pokja IDI segera menyusun rencana aksi peningkatan demokrasi,” ungkapnya. Wd-MD