DPRD Tabanan Bahas 4 Ranperda di Luar Propemperda, Soroti Penyertaan Modal BUMD hingga Penataan Tiang Jaringan Utilitas Terpadu
TABANAN, MataDewata.com | Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat kerja bersama jajaran eksekutif untuk membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bertempat di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (27/8/2026).
Melalui rapat ini, pembahasan yang dibahas mencakup Ranperda penyertaan modal kepada Bali Mandara, penyertaan modal kepada Perusda Sanjayaning Singasana, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan sarana jaringan utilitas terpadu.
Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, mengatakan keempat Ranperda akan dipelajari lebih dulu untuk melihat kesiapan dan kebutuhannya. Ia juga menyoroti ketidakhadiran pimpinan OPD dalam rapat yang dinilai penting ini.
“Namun yang hadir, tidak ada yang kompeten, dalam artian Kepala Dinasnya tidak ada hadir, pimpinan rombongannya mestinya setingkat Sekda atau Asisten juga tidak hadir. Saya selalu menyampaikan itu, karena ini persoalan yang serius,” ujar Arnawa.
Arnawa meminta rancangan dan proposal keempat Ranperda segera disiapkan untuk dipelajari DPRD bersama Bapemperda. Salah satunya terkait sarana jaringan utilitas dan telekomunikasi yang perlu diperjelas, mulai dari titik pemasangan, kondisi wilayah hingga teknis pelaksanaannya, termasuk koordinasi di lapangan.
“Ini menurut saya salahnya siapa, jelas menjadi sebuah pembiaran. Dari bawah sampai tingkat atas menjadi pembiaran. Tapi sekarang ini dengan enaknya orang itu memasang tiang di pinggir-pinggir jalan, tanpa ada koordinasi komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di tempat itu,” ujarnya.
Ia menekankan, pembahasan jaringan telekomunikasi perlu mempertimbangkan wilayah pariwisata dan daerah pelosok agar tidak berfokus pada kawasan perkotaan. “Saya tidak setuju dengan kata-kata bahwa kota, kota, dan kota. Bagaimana wilayah-wilayah pariwisata yang harus perlu mendapat pertimbangan? Biar kita tidak selalu berbicara di kota,” ucap Arnawa.
Selain itu, Ia menyoroti rencana penyertaan modal kepada Perusda Sanjayaning Singasana. Karena itu, DPRD meminta proposal yang jelas agar penggunaan modal dan manfaatnya bagi daera. Hal ini, berangkat dari pengalamannya saat perusahaan masih bernama Dharma Santika belum memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Tabanan.
“Dulu sewaktu masih menjadi Dharma Santika sudah sering kita berikan modal, tetapi ujung-ujungnya tidak ada output-nya dan tidak ada kontribusinya bagi pemerintah Kabupaten Tabanan,” ucapnya. Politisi PDIP itu, menegaskan, penyertaan modal harus memiliki target dan hasil yang jelas, termasuk kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita siap memberikan penyertaan modal, namun output-nya apa? Berapa tahun, sekian tahun kita berikan modal, nah jadi kontribusinya apa terus terhadap PAD kita? Kan itu penting,” tegasnya.
Sementara itu, dalam pembahasan Ranperda LP2B, perlindungan lahan pertanian perlu dibarengi perhatian terhadap kebutuhan petani, mulai dari pajak, pupuk hingga jaringan irigasi. Karena itu, pemerintah daerah harus memberikan dukungan nyata kepada petani.
“Sering saya sampaikan membebaskan pajak atas lahan pertanian, Pak, terutama lahan basah. Bebas pajak, kontribusi pupuknya seperti apa, dan aliran irigasinya seperti apa. Kalau bisa kita menggaji petani dong, ya sekalipun tidak banyak, gitu. Ya biar ada perhatian terhadap petani-petani kita,” tuturnya.
Arnawa berharap dokumen dan rancangan keempat Ranperda segera disampaikan kepada DPRD untuk dipelajari lebih lanjut. Pembahasan juga perlu melihat kesiapan pemerintah serta dampak yang muncul saat aturan diterapkan. On-MD
