Sekretariat DPRD Bali Selaraskan Program Kerja dengan RKPD
Perkuat Dukungan Fungsi Legislasi dan Pengawasan, Sekwan Ketut Nayaka Matangkan Perencanaan Kerja 2027

DENPASAR, MataDewata.com | Sekretariat DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Kerja Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2027, Kamis (26/2/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) ini dipusatkan di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Denpasar.
Turut hadir dalam forum tersebut sejumlah Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten dan Kota se-Bali, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, serta Anggota DPRD Provinsi Bali, I Ketut Rochineng.
Rapat kerja ini menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Ketut Nayaka, menegaskan bahwa pelaksanaan rapat kerja forum perangkat daerah ini bertujuan menyinkronkan prioritas pembangunan Provinsi Bali dengan rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2027.
“Rapat kerja ini merupakan media strategis untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Sekretariat DPRD selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang matang sangat menentukan keberhasilan proses pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sekretariat DPRD Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali.
Sebagai unsur pelayanan dewan, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, memfasilitasi rapat-rapat DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli guna mendukung kelancaran fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketut Nayaka berharap rapat kerja ini mampu melahirkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan Ranwal Renja Tahun 2027 agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan kelembagaan DPRD maupun prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, Ni Putu Kristina Dewi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali menjelaskan bahwa forum perangkat daerah yang dikemas dalam rapat kerja tersebut merupakan tahapan keempat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Pemprov Bali.
Pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. “Seluruh masukan dan saran peserta rapat kerja akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi bagian dari penyempurnaan rencana kerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2027,” pungkasnya. Dp-MD



