Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Legalitas Aset di KEK Kura-Kura Bali
BTID Tidak Mampu Tunjukkan Dokumen Lahan Pengganti

DENPASAR, MataDewata.com | Inspeksi mendadak (sidak) Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, Denpasar, Kamis (23/4/2026), berlangsung memanas.
Ketegangan dan adu argumen terjadi antara Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha dengan pihak pengembang, PT Bali Turtle Island Development (BTID), terkait kejelasan lahan pengganti dalam dugaan tukar guling lahan mangrove yang berakar sejak era kepemimpinan Ida Bagus Oka pada tahun 1990-an.
Dalam sidak tersebut, Pansus TRAP menyoroti ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi faktual di lapangan. Sebelumnya, saat melakukan peninjauan di Kabupaten Karangasem, Pansus TRAP mengaku tidak menemukan bukti sertifikat atas lahan pengganti yang disebut mencakup sekitar 58,14 hektare perairan dan 4 hektare mangrove.
Situasi di lokasi kian memanas ketika pihak BTID tidak mampu menunjukkan dokumen sertifikasi yang diminta secara langsung, sehingga memunculkan keraguan serius mengenai legalitas serta transparansi proses tukar guling tersebut.
Meski demikian, BTID membantah adanya pelanggaran dan menyatakan seluruh tahapan telah menempuh prosedur bersama instansi pemerintah maupun kementerian teknis, sembari beralasan lokasi lahan pengganti berada di wilayah sulit diakses sehingga tidak mudah diverifikasi dalam waktu singkat.
Perbedaan klaim antara pihak pengembang dan temuan lapangan menunjukkan belum sinkronnya data aset yang tersedia. Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan akan terus mendalami persoalan ini sebagai bagian dari investigasi menyeluruh guna memastikan pengelolaan aset, tata ruang, dan kelestarian lingkungan berjalan akuntabel demi kepentingan publik. Dp-MD



