Struktur Bali Rentan Gejolak Global, Sinergi BI dan Pemprov Kunci Amankan Momentum Pertumbuhan
DENPASAR, MataDewata.com | Dinamika ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian memicu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Bali dan Bank Indonesia. Struktur perekonomian Bali yang masih sangat bergantung pada sektor pariwisata, perdagangan, dan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai memerlukan benteng pertahanan koordinasi yang kuat agar tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Bali Dewa Made Indra pada acara pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Bali yang baru di Denpasar, Jumat (22/5/2026). Pihak Pemprov Bali mengingatkan pentingnya peran Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan ketahanan ekonomi di daerah.
“Gejolak geopolitik, fluktuasi harga energi dan pangan, serta perubahan kondisi ekonomi dunia memerlukan respons kebijakan yang adaptif, terukur, dan sinergis,” tegas Gubernur Bali dalam rilis sambutannya.
Untuk mengantisipasi kerentanan tersebut, koordinasi ketat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kalangan perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci mutlak untuk mengamankan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini tengah berada dalam tren positif.
Di sisi lain, Pemprov Bali menyampaikan rasa syukur karena indikator makro perekonomian Bali terus menunjukkan grafik menggembirakan. Kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata tercatat terus merangkak naik, konsumsi domestik masyarakat tumbuh kuat, investasi bergerak ke arah positif, serta pelaku UMKM lokal dinilai semakin adaptif terhadap perkembangan ekosistem digitalisasi.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari sokongan penuh jajaran BI Bali lewat berbagai program strategis hilir. Pemprov Bali mengapresiasi kontribusi BI dalam penguatan kapasitas UMKM, perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui penetrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pengendalian inflasi, hingga pengembangan investasi daerah. Kolaborasi multisektor ini diharapkan kian tajam guna mewujudkan kemandirian ekonomi Bali. Hp-MD
