Cek PHR, Komisi III DPRD Badung Sidak 5 Tempat Usaha di Kuta Utara

BADUNG, MataDewata.com | Pastikan pemasukan pajak sektor pariwisata atau pajak hotel dan restoran (PHR) sesuai potensi, Komisi III DPRD Kabupaten Badung secara marathon melakukan inspeksi mendadak (Sidak) berupa kunjungan kerja Lapangan (Kunker/KKL) pada lima (5) tempat usaha yang berada di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Selasa (21/1/025). Kunker pengecekan Pajak PHR itu dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan.

Ketua Komisi III Ponda Wirawan usai Sidak menyampaikan aksi turun mengecek langsung ke lapangan itu dilaksanakan berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung. Tujuannya mengoptimalkan pemasukan PHR seiring kembali menggeliatnya sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Badung.

“Karena Bapenda itu merupakan P3K-nya Badung, Pejuang-Pejuang Pendapatan Kabupaten Badung. Nah, itu yang kami sebut P3K, sehingga ini perlunya kolaborasi antara Komisi III DPRD Badung dengan Bapenda,” terang Ponda Wirawan yang dalam kegiatan tersebut turut didampingi Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Suryananda Pramana, I Made Retha, I Gede Aryantha, Nyoman Satria, I Wayan Sandra dan I Made Sumerta.

Komisi III DPRD Badung itu mengunjungi La Brisa Beach Club Canggu, The Lawn Canggu Beach, Sand Bar, Gigi Susu hingga terakhir berakhir di Finns Beach Club, Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Ponda Wirawan menyampaikan bahwa setiap Wajib Pajak (WP) yang dikunjungi diminta memperlihatkan data-data Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan mereka. Tentu tujuannya untuk melakukan pembandingan data yang sudah dimiliki Bapenda Kabupaten Badung.

Diakuinya, lima WP yang dikunjungi hanya sebagai sampling, ke depan hal sama juga akan Kembali dilaksanakan untuk kawasan pariwisata lainnya seperti di daerah Kuta Selatan. Di setiap lokasi rombongan juga memberikan masukan dan evaluasi sebagai upaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pelaku usaha agar sesuai regulasi dan aturan yang berlaku. “Kami juga menerima masukan terkait 5 WP tersebut,” tegas Ponda Wirawan.

“Itulah sebuah evaluasi. Kami kedepan akan rutin per triwulan turun ke WP, untuk membandingkan SPT Tahunan dengan pendapatan yang ada di Bapenda. Kami masih menunggu data SPT Tahunan masing-masing WP yang nanti akan kita komparasi dengan data yang ada di Bapenda. Apakah sudah maksimal atau belum,” tutup Ponda Wirawan dalam sesi wawancara dengan beberapa awak media yang meliput secara langsung kegiatan lapangan DPRD Badung itu. On-MD