Pasca Blackout, DPRD Bali Tuntut Langkah Nyata dari PLN
DENPASAR, MataDewata.com | Masalah pemadaman listrik besar-besaran yang melanda Pulau Bali pada awal Mei 2025 menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Pada rapat yang dilaksanakan, Senin (19/5/2025) di Gedung DPRD Bali.
Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa, ST., bersama Ketua Komisi II, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyatakan keprihatinannya terhadap kejadian tersebut yang dinilai sangat merugikan aktivitas masyarakat dan sektor vital di Bali. Ketua Komisi III Nyoman Suyasa menegaskan pentingnya bagi PLN UID Bali untuk segera membangun sistem kelistrikan yang mandiri dan Tangguh.
Tentu harapannya agar menghindari risiko blackout terulang kembali di masa yang akan datang. “Saya harap ini dapat segera dilaksanakan untuk kemandirian energi ini, jangan sampai peristiwa itu (Black Out) tidak terulang kembali,” cetusnya.
Menanggapi hal tersebut, Putu Eka Astawa, Senior Manager Distribusi PLN UID Bali yang didampingi oleh Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menjelaskan bahwa pemadaman terjadi pada 2 Mei 2025 pukul 16:00 Wita dan berhasil dipulihkan secara menyeluruh pada 3 Mei 2025 pukul 03:30 WITA, dengan waktu pemulihan kurang dari 12 jam.
Disebutkan gangguan diperkirakan berasal dari sistem transmisi kabel laut yang mengalami gangguan, menyebabkan beban padam mencapai 927 MW. Untuk mencegah dampak yang lebih luas, PLN Bali menerapkan strategi Demand Side Management (DSM), antara lain dengan pemanfaatan captive power dari konsumen besar untuk mengurangi beban jaringan. Serta dilakukan manajemen pembebanan selektif dengan memastikan fasilitas penting seperti bandara, rumah sakit, dan pelabuhan tetap mendapat suplai listrik.
Dalam rangka pemulihan dan penguatan sistem kelistrikan Bali, PLN UID Bali menelaskan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk evaluasi dan penguatan infrastruktur kelistrikan di sisi pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Disamping memastikan kesiapan seluruh pembangkit, termasuk pemeliharaan berkala serta menjamin kecukupan pasokan energi primer (HOP) untuk pembangkit.
Atas penjelasan tersebut DPRD Provinsi Bali juga menggaris bawahi adar dilakukan penyusunan mitigasi percepatan dalam penanganan gangguan sistem meluas. Untuk itu PLN menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Bali demi mendukung aktivitas masyarakat, pariwisata, dan sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Db-MD
