Indonesia Bertahan Karena Dirajut Kebhinnekaan
Sudirta Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan
DENPASAR, MataDewata.com | Masih tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak sampai runtuh, walaupun sepanjang era awal kemerdekaan terus menerus terjadi pemberontakan, di era Orde Baru terjadi represi atas nama Pancasila, sementara di era Reformasi, orang trauma bicara Pancasila dan radikalisme berkembang signifikan sampai muncul gerakan untuk membangun negara Kilafah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.
Wayan Sudirta, Anggota MPR RI dan juga Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, saat sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan, Kamis (18/3/2021) di Gedung Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, yang dihadiri 74 peserta secara ‘’offline’’ dan ‘’virtual’’. Kuatnya rajutan kebhinnekaan sebagai perekat bangsa, merupakan warisan historis sejak jaman Sriwijaya dan Majapahit yang membangun wilayah di seluruh Nusantara.
Maka, ketika dunia menyaksikan kekaisaran Ottoman yang terpecah menjadi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil, yang terjadi di wilayah Nusantara justru suku-suku yang berbeda agama, budaya dan tradisi, menyatu diantaranya melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sampai kemerdekaan 17 Agustus 1945.
‘’Fenomena di Indonesia ini disebut keajaiban, walaupun memang tidak sempurna dan kita belum juga maju walau sudah 70 tahun lebih merdeka. Kita belum bisa maju lebih cepat, karena ideologi dan dasar negara masih terus ada yang mengungkit untuk menggantinya. Sementara di negara lain, yang ideologi negaranya sudah final, mereka bisa fokus membangun untuk kesejahteraan rakyatnya,’ lanjut Wayan Sudirta.
Namun, walaupun demikian, Sudirta mengajak untuk bersyukur, karena Indonesia bisa bertahan sampai sekarang dan tidak runtuh seperti negara besar lainnya, karena masih lebih banyak rakyat yang cinta Pancasila dan konsensus kebangsaan lainnya.
‘’Tapi, karena kelompok yang ingin mengganti Pancasila itu militan, walaupun secara hukum sudah dinyatakan dilarang dan dibubarkan organisasinya, kita tidak boleh berdiam diri. Masyarakat harus berpartisipasi menjaga rongrongan ideologi Pancasila ini, dengan tindakan nyata, termasuk dalam menghormati agama dan keyakinan orang lain yang diakui oleh negara,’’ sambung Sudirta.
Sudirta juga mengatakan, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sudah cukup banyak yang dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Tapi, karena anggaran APBN itu sekitar Rp 2000 triliun, tentu tidak bisa seketika menyejahterakan rakyat.
‘’Tapi, faktanya harga BBM di Papua sama dengan diluar Papua, jalan trans Papua sudah dibangun, ribuan kilometer infrastruktur, lapangan udara, pelabuhan laut, bendungan, dan lain sebagainya, apakah itu bukan implementasi dari nilai-nilai Pancasila?” sambung Sudirta.
Karenanya, Sudirta yakin, Presiden Joko Widodo sudah dengan sepenuh hati melaksanakan amanat suara rakyat dan tidak memperlihatkan ambisi kekuasaan atau untuk memperkaya diri. ‘’Saya tidak yakin terhadap tuduhan-tuduhan yang mengarah ke Jokowi, seakan beliau ingin berkuasa tiga periode, seperti diwacanakan oleh kelompok tertentu,’’ katanya. Wd-MD