Pemprov Bali Diminta Segera Realisasikan Lahan Koperasi Desa Merah Putih
DENPASAR, MataDewata.com | Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali I Gede Harja Astawa meminta Pemerintah Provinsi Bali segera merealisasikan komitmen penyediaan lahan bagi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kendala utama yang dihadapi sejumlah desa saat ini adalah keterbatasan lahan sehingga pembangunan gerai koperasi belum dapat berjalan optimal.
Dari hasil pemantauan di lapangan, ia mengatakan sejumlah KDMP telah berproses secara administrasi. Namun, pembangunan gerai koperasi masih terkendala karena belum tersedianya lahan. Hal ini, disampaikan Astawa saat ditemui di ruang Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Selasa (14/7/2026).
“Yang saya temui di lapangan, khusus Koperasi Desa Merah Putih itu terkendala dari lahan. Lahan untuk mendirikan gerai-gerai itu. Sisi lain, Pemprov memiliki aset di beberapa daerah yang bisa dipergunakan untuk program itu. Ada memang beberapa, tapi bisa dihitung dengan jari, ujar Astawa.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, Pemerintah Provinsi Bali perlu mengambil langkah konkret agar kendala tersebut segera teratasi, mengingat KDMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perekonomian desa.
“Semestinya Pak Gubernur masuk di sini. Karena seperti kehendak Bapak Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih itu kan tulang punggung perekonomian kita, ujarnya.
KDMP dinilai dapat menjadi solusi bagi masyarakat desa dalam memperoleh akses permodalan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik rentenir maupun pinjaman online.
“Sedikit demi sedikit menghilangkan peran lintah darat, menghilangkan pinjol. Karena kita lihat pinjol itu cara mendapatkannya gampang, tapi ujung-ujungnya orang bisa bunuh diri karena diancam debt collector. Sesungguhnya di sini masuk peran dari Koperasi Desa Merah Putih, kata Astawa.
Selain itu, keberadaan KDMP dapat bersinergi dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena memiliki sumber pendanaan yang berbeda.
“Persoalan ada LPD, ada BUMDes itu kan bisa bersinergi karena sumber anggarannya berbeda. Kalau Koperasi Desa Merah Putih dari pusat, kalau LPD itu dari daerah. Ini bisa bersinergi, terangnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan kebutuhan permodalan maupun kebutuhan pokok masyarakat desa nantinya dapat dipenuhi melalui keberadaan Koperasi Desa Merah Putih.
“Sekali lagi kebutuhan akan permodalan ataupun kebutuhan pokok masyarakat di desa itu ada solusi di Koperasi Merah Putih ini kalau sudah berjalan, tuturnya.
Astawa meminta komitmen Pemerintah Provinsi Bali segera diwujudkan dengan langkah konkret agar pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan di seluruh Bali.
“Kami meminta agar komitmen untuk mendukung program pusat dari Pemprov itu dikonkretkan. Apa kendalanya? Tanah. Apa solusinya? Karena beliau kan statement sekian hektar tanah akan disediakan. Di mana saja itu. Ini perlu untuk memberikan penjelasan kepada publik sehingga niat sungguh-sungguh dari Pak Gubernur itu masyarakat juga tahu, tutupnya. On-MD
