Fraksi DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Badung Apresiasi Masukan Dewan
BADUNG, MataDewata.com | Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung yang pada prinsipnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025. Selain menyetujui ranperda tersebut, DPRD juga memberikan sejumlah catatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Hari ini saya selaku Bupati Badung bersama Bapak Ketua DPRD dan seluruh jajaran anggota DPRD dan Pak Sekda dengan jajaran perangkat daerah di Badung adalah mengikuti agenda sidang dengan agenda yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung berkenaan dengan perancangan Perda yang kami sampaikan terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun 2025, ujarnya.
Adi Arnawa mengatakan, secara umum fraksi-fraksi DPRD menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya diproses setelah melalui evaluasi dan verifikasi Pemerintah Provinsi Bali.
“Secara prinsip saya mendengar dari beberapa pandangan umum dari fraksi, secara umum fraksi menyetujui bahwa rancangan PERDA yang kami sampaikan terkait dengan pertanggungjawaban APBD itu disahkan tentu setelah mendapat evaluasi dan verifikasi dari Pak Gubernur Bali nantinya sehingga setelah itu baru kita terapkan dalam bentuk peraturan daerah, tuturnya.
Selain memberikan persetujuan, fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan yang dinilai berkaitan langsung dengan kondisi pariwisata dan pelayanan publik di Kabupaten Badung.
“Ada juga beberapa catatan-catatan yang kami lihat, yang kami perhatikan dari Fraksi-fraksi terkait beberapa hal yang memang ini sangat beririsan dengan keberadaan pariwisata kita di Bali secara umum dan Badung khususnya. Contoh misalnya masalah kemacetan, bagaimana masalah estetika kabel, penataan kabel, termasuk masalah sampah. Terakhir masalah banjir, termasuk juga masalah kriminalitas, termasuk juga adanya indikasi bahwa banyaknya ojek-ojek online yang liar, yang memang harus ditertibkan, tambahnya.
Pihaknya menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan DPRD dan memastikan seluruh catatan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Terhadap semua itu, apa yang disampaikan oleh fraksi catatan-catatan tadi, saya selaku pemerintah dalam hal eksekutif, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD, teman-teman di fraksi yang pertama yang sudah menyetujui, yang kedua memberikan beberapa saran-saran kepada kami untuk mengambil langkah-langkah cepat, terutama terkait dengan beberapa hal yang kami sampaikan tadi, tutupnya. On-MD
