Ketua DPRD Nyoman Arnawa Desak Pembenahan Manajemen RSUD Usai Polemik Obat Kosong
TABANAN, MataDewata.com | Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa menyoroti polemik kekosongan sejumlah obat di RSUD Tabanan yan terjadi beberapa waktu lalu. Ia mendesak manajemen rumah sakit plat merah itu segera melakukan evaluasi menyeluruh agar pelayanan kesehatan tidak kembali terganggu.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Nyoman Arnawa usai rapat bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD Tabanan, Rabu (11/3/2026). Ia menilai persoalan yang muncul akibat peralihan sistem administrasi dari manual ke digital melalui Rekam Medik Elektronik (RME) tidak seharusnya sampai berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kekosongan obat di rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Tabanan merupakan persoalan serius yang tidak bisa dianggap sepele. “Pelayanan kesehatan tidak boleh lumpuh hanya karena persoalan manajemen internal. Sistem yang digunakan harus dipersiapkan dengan matang agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegas Arnawa.
Ia menilai, kelangkaan obat yang sempat terjadi menjadi peringatan bagi manajemen RSUD Tabanan agar lebih fokus memperbaiki tata kelola pelayanan. Apalagi rumah sakit tersebut selama ini menjadi rujukan utama masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
Arnawa juga menyinggung kinerja manajemen rumah sakit yang dinilai harus lebih berorientasi pada pelayanan publik. Ia mengingatkan agar pejabat rumah sakit tidak terlalu disibukkan dengan kegiatan seremonial, sementara persoalan mendasar di internal rumah sakit belum terselesaikan. “Sistem apa pun yang digunakan harus dijalankan secara maksimal. Jangan sampai tugas utama memberikan pelayanan justru terabaikan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Arnawa meminta Komisi IV DPRD Tabanan segera memanggil manajemen RSUD Tabanan untuk membahas secara mendalam penyebab kekosongan obat tersebut. Evaluasi ini juga dilakukan menyusul munculnya kegaduhan di masyarakat setelah beredarnya rekaman suara seorang dokter senior RSUD Tabanan yang mengeluhkan tidak tersedianya obat bagi pasien.
Komisi IV diminta melakukan pembahasan bersama pihak rumah sakit serta instansi terkait guna menelusuri akar persoalan sekaligus mengevaluasi kinerja manajemen RSUD. Menurut Arnawa, langkah evaluasi tersebut penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa terganggu persoalan internal rumah sakit. Hdt-MD
