Pemkab Jembrana Kerahkan Seluruh ASN Jadi Agen Perlinsos, Sasar Pendataan Digital Bantuan Sosial
Percepat Pendataan Digital demi Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
JEMBRANA, MataDewata.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mulai menggerakkan digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos) dengan mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Terhitung mulai Jumat (10/7/2026), para ASN turun langsung ke lapangan sebagai Agen Perlinsos untuk melakukan pendataan serta verifikasi warga yang berpotensi menerima bantuan sosial.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Jembrana membangun basis data penerima bantuan yang lebih akurat dan transparan. Sekda Jembrana, I Made Budiasa menyampaikan, seluruh ASN kini menjalankan tugas tambahan sebagai ujung tombak validasi data sosial masyarakat.
“Mulai hari ini seluruh ASN kita bergerak ke lapangan sebagai Agen Perlinsos. Mereka menjadi ujung tombak untuk memastikan data masyarakat sesuai dengan kondisi riil lapangan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran,” ujar Sekda Budiasa sesuai arahan Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.
Digitalisasi Perlinsos ini dirancang untuk memperbaiki tata kelola data, mengurangi data ganda, serta mempercepat proses pembaruan informasi penerima bantuan. Setiap ASN telah mendapatkan wilayah penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kelurahan untuk melakukan verifikasi langsung melalui aplikasi digital.
Informasi yang diverifikasi meliputi identitas keluarga, kondisi sosial ekonomi, hingga kelayakan sebagai calon penerima manfaat program bantuan pemerintah. Pemkab Jembrana menargetkan seluruh kepala keluarga (KK) di wilayah penugasan masing-masing sudah masuk ke dalam sistem digital Perlinsos selambat-lambatnya 31 Juli 2026.
Budiasa berharap keterlibatan seluruh ASN mampu mewujudkan satu data perlindungan sosial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini nantinya menjadi dasar utama pemerintah dalam menyusun kebijakan sosial serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan masyarakat agar memberikan informasi yang benar kepada petugas. Kami mengajak warga jujur dalam memberikan keterangan agar data yang dihasilkan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” pungkas Budiasa. Hj-MD
