KMHDI di Mahasabha PHDI: Pendidikan, Kemandirian Ekonomi, dan Politik Keumatan Harus Jadi Prioritas

JAKARTA, MataDewata.com | Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendorong Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat menjadikan pendidikan, kemandirian ekonomi, dan politik keumatan sebagai prioritas dalam arah gerak organisasi ke depan. Dorongan tersebut disampaikan dalam Forum Mahasabha XIII PHDI yang berlangsung di Jakarta, 8-11 Oktober 2026.

KMHDI menilai Mahasabha tidak boleh hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan dan penyusunan program kerja. Lebih dari itu, forum tertinggi organisasi tersebut perlu menjadi momentum evaluasi sekaligus perumusan langkah konkret untuk menjawab persoalan umat Hindu.

Ketua Umum PP KMHDI, I Wayan Ardi Adnyana, menegaskan bahwa keberhasilan organisasi keumatan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. PHDI, menurutnya, perlu menunjukkan manfaat nyata melalui program yang menjawab kebutuhan masyarakat.

“Mahasabha jangan hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan dan penyusunan program kerja. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, mengakui persoalan yang masih ada, dan merumuskan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan umat. Kita harus berani mengukur keberhasilan organisasi dari manfaat yang dirasakan umat, bukan semata-mata dari terlaksananya kegiatan,” tegas Ardi Adnyana, saat menyampaikan Pandangan KMHDI dalam Kongres Nasional ke XIII PHDI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pendidikan Umat Harus Lebih Luas

Dalam sektor pendidikan, KMHDI menilai perhatian terhadap pendidikan umat Hindu tidak boleh terbatas pada pendidikan agama Hindu. Akses pendidikan formal, biaya pendidikan, keterbatasan beasiswa, hingga kesenjangan kesempatan bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil juga perlu menjadi perhatian.

Wayan menilai persoalan tersebut membutuhkan gotong royong lintas lembaga, dengan PHDI mengambil peran dalam mengkonsolidasikan potensi umat, mulai dari lembaga keumatan, perguruan tinggi, alumni, hingga para tokoh Hindu.

“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang kejayaan Hindu di masa depan, sementara hari ini masih ada anak-anak Hindu yang kesulitan mengakses pendidikan yang layak. PHDI harus mampu mengonsolidasikan potensi umat, mulai dari lembaga keumatan, perguruan tinggi, alumni, hingga para tokoh Hindu, agar gotong royong tidak berhenti sebagai slogan, tetapi hadir dalam bentuk beasiswa, pendampingan, dan akses pendidikan yang nyata,” ujar Ardi Adnyana.

KMHDI mendorong PHDI Pusat menyusun langkah terencana melalui pendataan kebutuhan pendidikan umat, perluasan akses beasiswa, pendampingan generasi muda, serta kolaborasi dengan target dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Bagi KMHDI, pendidikan merupakan investasi strategis bagi keberlanjutan umat. Karena itu, generasi muda Hindu perlu memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas dan berkontribusi bagi masyarakat serta bangsa.

Tata Kelola Aset dan Kemandirian Ekonomi

Selain pendidikan, KMHDI menyoroti tata kelola aset organisasi yang dinilai perlu diperkuat melalui pendataan menyeluruh, pelaporan transparan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Langkah tersebut dipandang penting untuk menjaga kepercayaan umat sekaligus memastikan aset organisasi dikelola secara profesional dan memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.

“Kita perlu membicarakan aset organisasi secara terbuka dan bertanggung jawab. Aset umat harus dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat. Kepercayaan umat harus dijaga melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan semata-mata persoalan administrasi, tetapi bagian dari tanggung jawab moral organisasi terhadap umat,” tegasnya.

KMHDI juga mendorong evaluasi terhadap berbagai inisiatif ekonomi yang dikembangkan lembaga-lembaga keumatan, termasuk Badan Dharma Dana Nasional (BDDN). Evaluasi tersebut diharapkan dapat melihat perkembangan usaha, manfaat ekonomi, serta kontribusinya terhadap kemandirian organisasi.

Menurut KMHDI, semangat punia sebagai wujud dharma dan gotong royong umat tetap perlu dijaga. Namun, organisasi keumatan juga perlu membangun sumber pendapatan produktif dan berkelanjutan agar tidak terus bergantung pada penggalangan dana setiap kali kegiatan dilaksanakan.

“Punia adalah bagian penting dari semangat dharma dan gotong royong umat. Namun, kita juga harus berpikir jauh ke depan. Sampai kapan organisasi terus bergantung pada penggalangan dana setiap kali menjalankan kegiatan? PHDI perlu membangun peta jalan kemandirian ekonomi, mengoptimalkan aset yang dimiliki, mengembangkan kemitraan usaha, dan membuka ruang bagi generasi muda Hindu untuk terlibat dalam kewirausahaan serta ekonomi kreatif,” paparnya.

KMHDI pun mendorong PHDI menyusun peta jalan kemandirian ekonomi umat yang terukur, mencakup pengembangan usaha, optimalisasi aset, penciptaan peluang ekonomi, serta keberlanjutan pembiayaan organisasi.

Politik Keumatan Harus Berdampak

Di bidang politik, KMHDI menegaskan bahwa keterlibatan umat Hindu dalam ruang strategis pemerintahan perlu diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengejar representasi jabatan.

KMHDI mencontohkan langkah yang dilakukan pada 2024, ketika organisasi tersebut melakukan survei dan merumuskan sepuluh kandidat potensial untuk dipertimbangkan dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pemetaan itu, terdapat nama Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, yang saat itu menjabat Wakil Kepala BIN, serta Ari Dwipayana, yang pernah menjabat Koordinator Staf Khusus Presiden pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pengalaman tersebut, menurut KMHDI, menunjukkan pentingnya kaderisasi dan pemetaan potensi kepemimpinan umat agar kader serta tokoh Hindu memiliki kesempatan berkontribusi dalam berbagai ruang strategis pemerintahan.

“Politik keumatan tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang menduduki jabatan. Yang jauh lebih penting adalah apa yang bisa diperjuangkan melalui jabatan dan ruang pengabdian tersebut. Kita membutuhkan kader dan tokoh Hindu yang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Representasi harus menghasilkan kontribusi dan manfaat nyata bagi umat,” terangnya.

KMHDI mendorong Mahasabha XIII PHDI menjadi momentum untuk membangun konsolidasi politik keumatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut perlu didukung mekanisme untuk mengidentifikasi, mempersiapkan, serta mendorong kader dan tokoh Hindu yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak pengabdian.

Perjuangan politik keumatan juga diharapkan terhubung dengan agenda konkret, seperti memperluas kesempatan pendidikan, memperkuat ekonomi umat, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara lembaga keumatan dan pemerintah.

Dengan demikian, keterlibatan umat Hindu dalam pemerintahan tidak berhenti sebagai simbol representasi, tetapi menjadi sarana untuk memperjuangkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

KMHDI Ingin PHDI Menjadi Rumah Besar yang Berdampak

KMHDI menegaskan bahwa berbagai catatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi kader dalam menyampaikan aspirasi dan menawarkan gagasan bagi kemajuan umat Hindu Indonesia.

Ardi Adnyana menyebut kritik yang disampaikan bukan untuk mempertentangkan generasi ataupun menegasikan pengabdian para tokoh dan pengurus PHDI. Sebaliknya, kritik tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi agar semakin mampu menjawab tantangan zaman.

“Kami hadir bukan untuk mempertentangkan generasi atau memperlebar perbedaan. KMHDI merupakan bagian dari keluarga besar umat Hindu yang memiliki tanggung jawab untuk ikut memikirkan masa depan umat. Karena itu, kami ingin Mahasabha ini melahirkan keputusan yang konkret, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. PHDI harus semakin kuat sebagai rumah besar umat Hindu yang inklusif, responsif, partisipatif, dan benar-benar memberikan manfaat,” kata Ardi Adnyana.

KMHDI berharap Mahasabha XIII PHDI yang berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Jakarta mampu menghasilkan keputusan strategis yang diterjemahkan menjadi kerja nyata, bukan berhenti pada dokumen dan rumusan program.

“Ukuran keberhasilan Mahasabha bukan hanya siapa yang terpilih menjadi pemimpin atau berapa banyak program yang disepakati, tetapi sejauh mana keputusan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan umat. Kita membutuhkan pendidikan yang lebih terbuka, ekonomi yang lebih mandiri, dan perjuangan politik yang lebih terorganisasi. Inilah saatnya menjadikan Mahasabha sebagai titik tolak perubahan untuk masa depan Hindu Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan bermartabat,” tandasnya. On-MD