Buka Musrenbang 2026, Bupati Badung Dorong Akselerasi Infrastruktur Inklusif di Kuta Selatan

BADUNG, MataDewata.com | Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Camat Kuta Selatan, Senin (9/2/2026). Dalam forum strategis tersebut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan sebagai pilar utama pariwisata berkualitas serta pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menjawab tantangan kemacetan di wilayah Kuta Selatan, Pemkab Badung telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun khusus untuk infrastruktur. Salah satu proyek mercusuar yang disiapkan adalah pembangunan Underpass Simpang Udayana dengan estimasi anggaran Rp 350 miliar. Selain itu, pada APBD Perubahan 2026, telah disiapkan tambahan Rp 127 miliar untuk pembebasan lahan jalan lingkar barat menuju Udayana guna mengurai titik konflik kendaraan.
“Tanpa infrastruktur jalan yang memadai, pariwisata Badung akan menghadapi tantangan serius. Pembangunan ini tidak hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD,” tegas Bupati Adi Arnawa. Selain konektivitas, Bupati juga memberikan perhatian serius pada krisis air bersih dengan target stabilisasi distribusi pada Februari 2026 melalui optimalisasi jaringan PDAM serta mendorong penggunaan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk kebutuhan industri.
Di bidang lingkungan, Pemkab Badung mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS3R dan fasilitas Teba Modern yang diproyeksikan mampu mengurangi volume sampah hingga 60% dari hulu. Sementara itu, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta melaporkan bahwa Musrenbang kali ini menampung total 609 usulan pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan, di mana infrastruktur jalan dan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama usulan warga setempat.
Acara ini turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Badung dapil Kuta Selatan, Kapolsek Kuta Selatan, Pimpinan OPD terkait, Lurah, Perbekel, serta Bendesa Adat se-Kecamatan Kuta Selatan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan program konkret yang menjawab tantangan riil di lapangan demi kesejahteraan masyarakat Kuta Selatan secara berkelanjutan. Hd-MD



