Gerindra Soroti Konsistensi APBD 2027 dan Ketepatan Penggunaan Anggaran
TABANAN, MataDewata.com | Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tabanan menyoroti konsistensi struktur Rancangan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Gerindra meminta angka pendapatan, belanja, surplus maupun defisit hingga pembiayaan disusun secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pembahasan anggaran.
Sorotan itu tertuang dalam pandangan Umum yang disampaikan, Ketua Fraksi Gerindra, I Wayan Wiryadana dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pidato Pengantar Bupati Tabanan terkait Ranperda APBD TA 2027, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (8/10/2026).
Fraksi Gerindra memandang kejelasan struktur dan angka APBD 2027 sebagai ujian awal terhadap kredibilitas pemerintah daerah. Tanpa basis data yang transparan dan akurat, arah kebijakan anggaran dikhawatirkan kehilangan orientasi dan gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat Tabanan.
“APBD harus disusun secara realistis, dikelola secara transparan, dan diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” paparnya.
Wiryadana menegaskan bahwa Fraksi Gerindra mengkritisi pola ukur keberhasilan anggaran yang hanya bertumpu pada besarnya serapan. Karena itu, yang perlu diuji adalah sejauh mana belanja daerah menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan, tetapi dari hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Tabanan,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra terus mengingatkan pemerintah terkait upaya memperkuat pendapatan daerah harus tetap memperhitungkan kemampuan masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah perlu diarahkan secara cermat agar peningkatan penerimaan tidak justru menambah beban bagi warga.
“Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah melalui digitalisasi, penertiban kebocoran, dan pengembangan ekonomi produktif tanpa membebani masyarakat secara berlebihan,” kata Wiryadana.
Sementara itu, dari sisi belanja, Fraksi Gerindra mendorong agar setiap rupiah dalam APBD harus memiliki alasan yang jelas untuk dibelanjakan. Ruang fiskal yang terbatas menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana program yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Fraksi Gerindra meminta agar belanja daerah benar-benar diprioritaskan untuk melayani dasar-dasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan UMKM,” ujarnya.
Ia kemudian membawa pembahasan pada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana APBD 2027 menentukan pilihan di tengah kebutuhan pembangunan yang begitu luas. Karena itu, kualitas kebijakan anggaran benar-benar diuji.
“Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa prioritas APBD tidak akan ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh ketepatan prioritas dan besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Terakhir, pihaknya menegaskan posisi Gerindra dalam mengawal pembahasan APBD 2027. Bagi fraksi Gerindra, kualitas kebijakan anggaran akan terlihat dari keberanian memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami siap memberikan kontribusi dalam pembahasan Raperda APBD 2027, namun setiap kebijakan anggaran harus didasarkan pada kejelasan data, ketepatan sasaran, efisiensi belanja, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat,” ucapnya.
“Bagi Fraksi Gerindra, setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, ekonomi yang lebih kuat, dan kesejahteraan yang semakin merata,” pungkasnya. On-MD
