Menhan Prabowo Dorong Revolusi STEM, Aptisi Tuntut Hapus Biaya Akreditasi dan Jatah KIP

BADUNG, MataDewata.com | Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia untuk masuk dalam revolusi penghasil sarjana yang berkualitas di bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Menurut Prabowo, Indonesia masih jauh tertinggal dari negeri lain, terutama Amerika dan Tiongkok.

“Tiap tahun RRT menghasilkan sarjana STEM sebanyak 1,3 juta orang, sedangkan USA menghasilkan sarjana STEM sebanyak 300 ribu orang,” kata Prabowo di depan para Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (Aptisi), Rektor PTS dan BEM PTS seluruh Indonesia di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/7/2022).

Prabowo kemudian memperlihatkan bukti lain ketertinggalan Indonesia di bidang penguasaan teknologi canggih, khusus super computer. “Tahun 1996 Indonesia hanya punya satu super computer, RRT masih nol (kosong). Tapi tahun 2017 RRT sudah memiliki 167 buah super computer, sedangkan USA memiliki 165 buah super computer,” sebut Prabowo. “RRT kini unggul dalam jumlah produksi computer, semi conductor, komunikasi dan obat-obatan,” lanjut Menhan.

Sementara itu Ketua Umum Aptisi Pusat, Dr. M. Budi Djatmiko mendesak pemerintah lebih memperhatikan PTS yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap negeri ini. Hasil Rembuk Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno di Bali memutuskan sedikitnya tujuh poin untuk disampaikan kepada pemerintah, namun ada tiga poin yang menurut Budi sangat penting dan wajib direspon pemerintah.

Pertama, hapus biaya akreditasi mandiri, kedua perbaiki sistem uji kompetensi dan ketiga jatah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Lanjut Budi Djatmiko menjelaskan, saat ini ada tiga jenis biaya akreditasi yakni Rp50 juta, Rp79 juta dan Rp82 juta.

“Aptisi keberatan dengan biaya akreditasi mandiri tersebut dengan tiga alasan. Pertama terlalu mahal; Kedua biaya itu bisa dibayar oleh pemerintah sehingga tidak perlu dibebankan kepada PTS; Ketiga, Aptisi mengajukan isian akreditasi berbasis Block Chain sehingga tidak berbayar dan tidak perlu mendatangkan asesor, tapi kami direview dan langsung keluar (status akreditasi PTS),” terang Budi Djatmiko.

Tuntutan kedua, adalah Aptisi mendesak pemerintah menaikan jumlah mahasiswa PTS penerima beasiswa KIP Kuliah. Dia menyebut, tahun 2020 mahasiswa PTS hanya kebagian 5 persen jatah beasiswa KIP Kuliah, tahun 2021 naik menjadi 65 persen, sekarang tahun 2022 malah turun lagi menjadi 50 persen.

“Padahal saat ada 4.530 PTS di bawah Aptisi dengan jumlah mahasiswa sekitar 6 juta orang dari total 9 juta mahasiswa Indonesia,” beber Budi Djatmiko. Menurutnya apa yang disepakati Aptisi di Bali atau yang lebih tepat dikatakan sebagai tuntutan Aptisi ini untuk segera disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh Pengurus Pusat Aptisi.

Menegaskan, Tuntutan Aptisi supaya hapus biaya akreditasi. “Ini saya harus menyampaikan, saya harus mengingatkan kepada para pemegang kebijakan, jangan salahkan saya, kalau mau turuti suara Aptisi semuanya free, gratis. Kalau tidak, BEM PTS seluruh Indonesia akan turun ke Jakarta Agustus mendatang untuk menyampaikan aspirasi ini,” tegas Budi Djatmiko.

Menyinggung paparan Menhan Prabowo Subianto tentang permasalahan bangsa saat ini, Budi Djatmiko sangat mengapresiasi ide dan cara-cara Prabowo menyelesaikan permasalahan bangsa. “Tadi hampir semua pimpinan perguruan tinggi mendukung cara pak Prabowo menyelesaikan permasalahan bangsa. Walaupun saya tidak tahu apakah beliau mau maju (Pilpres 2025, red) atau tidak, tapi pemikiran-pemikiran beliau tadi sangat diapresiasi oleh para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Masalahnya apakah beliau mau jadi calon presiden atau tidak, yang jelas Aptisi mendukung pemikiran-pemikiran beliau,” tegas Budi Djatmiko. Rsn-MD