Pansus TRAP DPRD Bali Serahkan Rekomendasi Tegas Terkait Kawasan PT BTID

Tuntut Keluarkan 7 Pura dari SHGB hingga Evaluasi Lahan Pengganti Mangrove

DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali secara resmi menyerahkan sembilan poin rekomendasi strategis kepada pimpinan dewan terkait hasil pengawasan pengembangan kawasan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) serta dampaknya terhadap kawasan pesisir dan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Selasa (2/6/2026).

Dokumen rekomendasi yang disusun Pansus TRAP di bawah komando Ketua Pansus Made Supartha bersama Sekretaris Pansus Dewa Nyoman Rai tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, di Denpasar.

Langkah tegas ini diambil guna menjamin perlindungan kelestarian lingkungan hidup, penegakan supremasi hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat Bali. Adapun sembilan poin krusial rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali yang wajib segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif meliputi:

Pertama, evaluasi status lahan pengganti mangrove. Pansus TRAP meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengevaluasi keabsahan lahan pengganti di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem dalam skema perubahan fungsi kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai oleh PT BTID.

Baca juga :  Komitmen Wali Kota Jaya Negara Berdayakan Disabilitas sebagai Implementasi Kota Inklusif

Apabila terindikasi tidak sah atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kawasan laut dan mangrove di Denpasar yang telah dialihkan wajib dikembalikan kepada negara untuk fungsi konservasi.

Kedua, penertiban pelanggaran ruang laut. Pansus menyoroti pengembangan marina serta berbagai aktivitas pesisir yang melampaui kesesuaian tata ruang dan merusak ekosistem mangrove. Setiap aktivitas yang terbukti melanggar hukum wajib ditertibkan atau dibongkar, disertai pengembalian akses publik dan ruang tangkap nelayan secara transparan.

Ket ketiga, penguatan pengawasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Dewan meminta Pemprov Bali memperkokoh peran koordinatif dan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas reklamasi maupun perubahan bentang alam di kawasan pesisir agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Baca juga :  Satpol PP Denpasar Sapu Bersih 130 Spanduk dan Baliho Liar

Keempat, pengeluaran tujuh pura dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT BTID. Pansus TRAP menuntut agar tujuh pura termasuk Pura Pat Payung, Pura Sakenan, dan pura lainnya beserta pelaba pura hingga akses jalan suci dikeluarkan dari cakupan Hak Guna Bangunan (HGB) PT BTID, mengingat tempat ibadah dan kawasan suci tidak boleh diprivatisasi demi kepentingan investasi.

Kelima, jaminan akses publik dan tradisional. Pansus memastikan PT BTID bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dan Desa Adat Serangan memberikan jaminan akses utuh bagi masyarakat umum, umat Hindu, serta nelayan tradisional menuju kawasan pura, pesisir, dan perairan laut tanpa perlakuan diskriminatif.

Keenam, penyelesaian hak agraria masyarakat. DPRD Provinsi Bali mendesak penyelesaian tuntas atas berbagai sengketa lahan milik warga yang terdampak konversi HGB PT BTID secara transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk intimidasi.

Baca juga :  Pemprov Bali Bantah Ada Pelarangan Kegiatan Agama/Persembahyangan Selama KTT G20

Ketujuh, penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum). Pansus meminta agar seluruh fasos-fasum yang berada di dalam kawasan pengembangan diserahkan kepada Pemkot Denpasar secara formal dan mengikat secara hukum sehingga terintegrasi dengan tata kelola pemerintahan daerah.

Kedelapan, pendalaman hukum lanjutan. Pansus TRAP mendorong dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh temuan pelanggaran di bidang tata ruang, kehutanan, maupun perizinan tanpa kompromi guna menegakkan kepastian hukum.

Kesembilan, evaluasi kontribusi dan ancaman sanksi tegas. Pansus menuntut transparansi kontribusi fiskal, ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja lokal oleh PT BTID. Apabila pasca dikeluarkannya rekomendasi ini masih ditemukan pelanggaran di lapangan, DPRD Provinsi Bali menegaskan siap merekomendasikan penghentian dan penutupan kegiatan usaha secara permanen. Dp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button