Komisi I DPRD Badung Gelar Rapat Kerja Bersama OPD, Sejumlah Masalah Terungkap
BADUNG, MataDewata.com | Komisi I DPRD Kabupaten Badung mengungkap sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, mulai dari kekurangan sekitar 6.000 pegawai, kondisi sarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga piutang pajak pengusaha yang mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satpol PP, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung.
Rapat kerja tersebut membahas evaluasi program-program yang telah berjalan sekaligus koordinasi program tahun 2027, bertempat berlangsung di Ruang Gosana II, Lantai 2, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos menyampaikan bahwa hasil pembahasan, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius. Jumlah pegawai yang tersedia saat ini dinilai belum mencukupi kebutuhan ideal untuk mendukung berbagai sektor pelayanan di Kabupaten Badung.
“Seperti yang disampaikan tadi bahwa idealnya kita di Kabupaten Badung ini 22.000 yang ideal lebih tenaga atau pegawai kita. Tapi yang eksisting sekarang baru ada 16.000. Jadi, kita masih kekurangan 6.000 tenaga kerja untuk di Kabupaten Badung,” ungkap Lanang Umbara.
Kekurangan tenaga itu mencakup berbagai bidang, mulai dari tenaga guru dan staf administrasi di sekolah, tenaga pelayanan kesehatan di Puskesmas hingga rumah sakit, serta personel Satpol PP dan pemadam kebakaran.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, ia meminta BKPSDM segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi pemenuhan kebutuhan pegawai. DPRD Badung juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan apabila diperlukan.
“Kalau memang perlu pendampingan dari kami dari DPRD Kabupaten Badung, kita akan berangkat bersama-sama. Mohon arahan, mohon petunjuk agar bagaimana, mohon kebijakan juga dari pemerintah pusat agar di Pemerintah Kabupaten Badung ini diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk membahas skema pembiayaan apabila kewenangan pengangkatan pegawai diberikan kepada Kabupaten Badung.
“Entah itu nanti teknisnya bagaimana, kalaupun nanti memang pusat misalnya tidak bisa memberikan tunjangan atau gaji, kalau memang diberikan kewenangan ke kita, ke Pemerintah Kabupaten Badung, kita pun sebenarnya siap untuk hal itu,” lanjutnya.
Selain persoalan SDM, kondisi sarana dan prasarana operasional Satpol PP turut menjadi catatan Komisi I. Salah satu yang disoroti adalah kendaraan operasional yang kondisinya sudah rusak, meskipun kebutuhan pengadaan telah diajukan sejak 2023.
Ia menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait proses penganggaran dan penentuan skala prioritas di lingkungan pemerintah daerah. “Nah, itulah yang akan kita telusuri kenapa itu bisa terhambat lama sekali sehingga mobil operasional Satpol PP kita itu turut memprihatinkan,” kata Lanang Umbara.
Temuan terkait kebutuhan sarana dan prasarana tersebut akan dihimpun sebagai bahan rekomendasi dan kesimpulan hasil rapat untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah tunggakan pajak dari kalangan pengusaha. Berdasarkan koordinasi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rapat Badan Anggaran, nilai piutang atau tunggakan pajak tersebut tercatat mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Ia menegaskan bahwa pajak hotel dan restoran yang dipungut dari wisatawan melalui pengusaha merupakan hak pemerintah daerah dan masyarakat Badung. Karena itu, kewajiban penyetoran pajak tidak semestinya dikaitkan dengan kondisi untung atau rugi suatu usaha.
“Yang namanya pajak hotel dan restoran itu adalah uang murni haknya adalah uang pemerintah Kabupaten Badung atau uangnya masyarakat Kabupaten Badung, uangnya rakyat Badung yang dititipkan oleh tamu, oleh para wisatawan ke para pengusaha,” tegas Umbara.
Ia mengatakan, dana pajak tersebut bukan merupakan bagian dari pendapatan usaha yang dapat diperlakukan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan.
“Untung ataupun rugi, uang itu wajib harus ada. Karena itu bukan uang hasil usaha mereka. Itu adalah uang sesuai dengan undang-undang, uang yang dititipkan oleh para wisatawan atau para tamu kepada kita pemerintah Kabupaten Badung dan rakyat Badung,” lanjutnya.
Atas kondisi tersebut, ia mendorong adanya tindak lanjut terhadap pengusaha yang dengan sengaja menunggak kewajiban pajaknya, termasuk melalui evaluasi perizinan usaha.
“Kalau mereka masih ada melakukan penunggakan-penunggakan dengan sengaja, apalagi kita dari DPRD akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait dengan izin-izin para pengusaha tersebut,” tegasnya. On-MD
