Iwan Pranajaya: Yakin Nuding MGPSSR dan Jagabaya Dulang Mangap Ikut Rusak Dresta Bali?

DENPASAR, MataDewata.com | Komen-komentar kasar yang menuduh MGPSSR dan Dulang Mangap pro Sampradaya dan ikut berkhianat merusak dresta Bali karena menolak MLB Samuan Tiga, terus dinarasikan di media sosial (Medsos).

“Narasi seperti itu main api dan berbahaya. Saya sangat yakin MGPSSR dan Dulang Mangap sangat kuat tindih ngajegang dresta Bali dan tradisi Samuan Tiga yang diwariskan Mpu Kuturan selaku leluhur mereka,” kata Iwan Pranajaya seorang pegiat warisan budaya Bali Kuno yang ngayah juga di PHDI di Denpasar,

Ik-MD/KS/PB//4/2121/f1

“Siapapun yang mengaku nindihin dharma dan dresta Bali dan dresta Nusantara sepatutnya tidak sembarangan melontarkan narasi yang provokatif. Jangan sedikit-sedikit pro Sampradaya , merusak dresta, pengkhianat leluhur dan narasi sejenis itu. Pengayoman Iskcon sudah dicabut, kan memang perlu tindak lanjut yang harus diputuskan dalam Mahasabha yang sesuai AD-ART, lalu nanti dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung, kementerian Agama, Kemenkumham, dan instansi lain yang otoritasnya terkait masalah ini,” imbuh Iwan.

Baca juga :  Ida Sukahet Dapat Tumpukan ‘’Surat Terbuka’’

Di Bali, PHDI Bali dan Kota Kabupaten juga sudah menindaklanjuti keputusan PHDI Pusat yang mencabut pengayom Iskcon. Untuk diketahui langkah PHDI memang didukung oleh Semeton MGPSSR agar penyelesaiannya di PHDI Pusat, Pasamuhan Agung dan Mahasabha. Menjadi otoritas pengurus harian PHDI Provinsi, PHDI Pusat sudah dilakukan. Yang jadi otoritas Sabha Pandita sebagian sudah dan selebihnya masih ditunggu, misal soal teologi Hare Krishna yang memerlukan kajian sebelum memutuskannya.

Baca juga :  Kuasa Hukum Bandem: Pasal KUHP Terlapor Sukahet Ditangani Pidum Polda
Ucp-MD/HKP-RSUPR//1/2021/f1

Maka karena PHDI berpegang pada Dharma Agama, Dharma negara, PHDI tentu perlu mengkomunikasikan bagaimana tindak lanjut pencabutan pengayoman Sampradaya dengan pemerintah. Itu perlu dibahas dan diputuskan dalam Mahasabha yang sudah 26 provinsi dan 57 kota/ kabupaten nyatakan akui PHDI Mahasabha 2016 sebagai PHDI yang sah. Fakta di lapangan PHDI Provinsi, Kota/Kabupaten se-Indonesia membuktikan pemihakan pada kearifan lokal terus diperkuat.

Di pengurus PHDI Pusat duduk Sulinggih dari beragam unsur, ada Pedanda, Sira Mpu, Mpu, Rsi, Bhagawan, Romo fan lainnya yang mencerminkan diakomodasinya kearifan lokal Nusantara. “Jangan main tuduh mereka pro Sampradaya dan secara tidak langsung menuduh juga pengkhianat leluhur dan narasi-narasi provokatif dan sensitif. Apa yakin menuduh MGPSSR dan Dulang Mangap berkhianat dan merusak pada dresta Bali? Yakin menuduh 26 Phdi provinsi , 57 PHDI Kota/ Kabupaten juga pro Sampradaya karena mendukung Mahasabha Oktober?,” ujar Iwan sambil mempersilakan umat Hindu mencermati narasi yang dikembangkan oleh orang tertentu dan menyandingkannya dengan data yang berasal dari PHDI seluruh Indonesia. Wd-MD

Baca juga :  Narasi JBS Sebut Sulinggih Seperti Drona-Bhisma

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button