Komisi I DPRD Badung Setujui Hibahkan Tanah 4,8 Are untuk Desa Adat Seminyak

BADUNG, MataDewata.com | Menindak lanjuti Surat No: 107/097/DPRD kepada Bupati Badung tertanggal 14 Januari 2025 tentang Persetujuan DPRD Badung terkait Permohonan Hibah Tanah oleh Desa Adat Seminyak. Terkait hal itu DPRD Kabupaten Badung melakukan Rapat Kerja bersama dengan Desa Adat Seminyak membahas Persetujuan Tanah di Balai Banjar Seminyak, Jalan Raya Seminyak, Kabupaten Badung, Selasa (21/1/2025).

Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Badung dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Badung Made Bima Nata didampingi oleh Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, Wakil Ketua II Komisi I DPRD Badung I Wayan Loka Astika dan Sekretaris II Komisi I DPRD Badung I Made Rai Wirata serta sejumlah Anggota Komisi I DPRD Badung, yakni I Wayan Puspa Negara, I Putu Sika Adi Putra, I Made Tomy Martana Putra dan I Wayan Sugita Putra.

Ketua Komisi I, Bima Nata mengungkapkan bahwa pihaknya setuju dengan permohonan hibah yang diajukan Desa Adat Seminyak. Bahkan, pihaknya akan selalu berada di barisan masyarakat guna memperjuangkan hak-hak masyarakat. “Kami dari DPRD Badung memberikan persetujuan dan mempersilakan untuk melanjutkan proses administrasinya,” tegasnya lanjut siap mengawal proses hibah hingga tuntas demi kepastian hukum atas tanah yang sudah lama dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan adat itu.

Pada kesempatan sama Wakil Ketua Komisi I, Gusti Lanang Umbara menjelaskan tanah seluas 4,80 meter persegi (4,8 are) tersebut saat ini berstatus atas nama Pemerintah Kabupaten Badung. Tanah itu digunakan untuk area parkir, kantor pecalang dan dapur guna menunjang kegiatan Banjar Seminyak. Sebelumnya, telah ada perjanjian penggunaan tanah antara Desa Adat Seminyak dan Pemerintah Kabupaten Badung yang berlaku dari 2019 hingga 2024.

Hibah tanah diusulkan setelah masa perjanjian selesai. “Proses ini dimulai dari permohonan surat ke Sekretaris Daerah yang kemudian direkomendasikan ke Bupati Badung. Setiap hibah tanah memerlukan persetujuan DPRD,” terangnya lanjut menambahkan bahwa setelah rekomendasi DPRD turun, Bupati Badung akan mengeluarkan izin pelaksanaan hibah. Kemudian, pihak bagian aset akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) hibah dilanjutkan dengan penghapusan aset dari daftar barang milik daerah.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ragu untuk memberikan bantuan demi kepentingan masyarakat. “Pemerintah wajib mengulurkan tangan demi kebutuhan umum, terutama yang menyangkut fasilitas parkir dan kegiatan adat. Jika tidak, ke mana masyarakat akan memarkir kendaraan saat ada acara besar di Banjar Seminyak,” gumannya.

Selanjutnya Bendesa Adat Seminyak Made Puspita menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan dukungan dari DPRD. Ia berharap proses hibah segera tuntas. “Kami sangat membutuhkan bantuan ini. Kedatangan Komisi I memberi harapan agar pengurusan hibah bisa berjalan lancar,” ucapnya.

Ditegaskan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pengelola Aset Daerah BPKAD Badung, Kadek Oka Permadi menyatakan, awalnya terdapat Surat Perjanjian penggunaan Aset Pemkab Badung dengan Desa Adat Seminyak, sejak tahun 2019 dan berakhir tahun 2024. “Itu sebagai salah satu persyaratan Aset itu bisa dihibahkan adalah apabila aset itu sudah tidak digunakan lagi dalam operasional,” kata Oka Permadi. On-MD