Banggar DPRD dan TAPD Badung Bahas Isu Semrawut Kabel Optik Rusak estetika Kawasan hingga LPJ
Berharap di Tahun 2025 Tidak Ada Unsur Force Mayor yang Dapat mengganggu Anggaran
BADUNG, MataDewata.com | Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa (12/11/2024). Pada kesempatan tersebut disampaikan sejumlah hasil Raker dengan para OPD terkait di Kabupaten Badung.
Raker kali ini diawali dengan pembahasan soal belanja daerah. “Hari ini kita khusus bahas mengenai belanja. Banyak usulan, pertanyaan dan mendalami lagi RAPBD Kabupaten Badung tahun 2025, semuanya positif. Apa yang dipertanyakan itu sudah sangat jelas sekali jawabannya sehingga semuanya terjawab semua,” ujarnya seraya menyampaikan harapan di tahun 2025 tidak ada unsur force mayor yang dapat mengganggu postur anggaran
Selain pertanyaan soal RAPBD, ada sejumlah isu yang juga dibahas dengan serius. Salah satunya terkait kesemrawutan kabel PLN dan kabel optik yang merusak estetika kawasan. “Saya mengusulkan dua hal soal ini. Pertama, soal kabel optik, kabel-kabel dari BUMN. Banyak sakali. Ini sering mendapatkan pecut atau komplain dari masyarakat. Ini tidak bagus, dari sisi keindahan, keamanan dan kenyamanan,” terangnya.
Secara umum Anom Gumanti berharap agar OPD terkait bisa segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, melalui Penjabat Gubernur Bali agar segera melakukan inovasi. Juga mengusulkan untuk membuat kabel bersama, tiang bersama bahkan jika dibutuhkan regulasi maka dewan bisa segera melakukannya.
“Tentu saja seizin pemerintah pusat. Bila ada tiang bersama maka akan lebih indah meskipun tiangnya agak tinggi. Ketimbang tiang yang banyak, kabel semrawut, bikin kota tidak indah dan mengganggu pemandangan. Semoga masalah ini segera dikaji dan ditindaklanjuti,” urainya.
Persoalan lain yang juga serius dibahas adalah program LPJ yang sangat bermanfaat sekali bagi warga di Badung, dan menjadi sangat vital di daerah pariwisata. Bila tidak ada sistem yang baik, tidak di-organisir secara baik maka akan selalu terlambat dalam implementasinya.
Sementara itu, Pj Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba menyampaikan tidak ada perubahan yang berarti dalam RAPBD Kabupaten Badung. Hanya ada penyesuaian-penyesuaian yang berkenan dengan ketentuan di pusat. Beberapa infrastruktur yang sangat penting yang diusulkan agar segera dieksekusi. “Penyesuaian itu berkenaan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus segera diakomodir. Kemudian, berkaitan dengan gaji PPPK dan CPNS yang baru diangkat. Ini harus disesuaikan,” ungkapnya. On-MD
