Fraksi DPRD Bali Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2025
DENPASAR, MataDewata.com | Fraksi DPRD Bali menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Jalan Dr Kusuma Atmaja, Niti Mandala, Denpasar, Senin (21/10/2024), Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Ni Made Usmantari menyampaikan, Rancangan APBD 2025, mencapai Rp5,96 triliun, dengan pendapatan daerah Rp4,87 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,09 triliun.
“Namun, terdapat defisit sebesar Rp691,11 miliar, yang akan ditutup melalui penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya,” katanya.
Dia mengatakan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali yang berdampak positif pada pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada semester I tahun 2024 tercatat 5,66%, dan diproyeksikan tumbuh menjadi 5,75% pada 2025, melebihi rata-rata nasional.
“Pendapatan daerah tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp4,87 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,50 triliun, pendapatan transfer Rp1,36 triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp5,70 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,56 triliun, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,” jelasnya.
Dia mengatakan Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pj. Gubernur Bali mencermati kembali perkiraan Silpa akhir tahun 2024 yang menjadi sumber pembiayaan untuk RAPBD 2025. “Kami mendukung upaya Pj. Gubernur dalam meningkatkan PAD melalui ekstensifikasi penerimaan dan optimalisasi peran BUMD, termasuk melalui peningkatan manajemen dan kemitraan dengan sektor swasta,” katanya.
Fraksi Golkar yang dibacakan Agung Bagus Tri Candra Arka menyampaikan pandangan umumnya mengungkapkan kekhawatiran terhadap proyeksi APBD yang direncanakan mengalami defisit Rp691 miliar atau 14,17 persen.
“Kami menyadari adanya sumber untuk menutupi defisit tersebut, Fraksi Golkar menekankan perlunya upaya maksimal dari Pemprov Bali untuk merealisasikan target pendapatan, mengingat beban cicilan utang yang berat dan situasi ekonomi global yang tidak menentu,” katanya.
Dia menegaskan Fraksi Golkar mempertanyakan Rencana Penyertaan Modal sebesar Rp 158 miliar yang harusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan lapangan kerja. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Pandangan Fraksi Demokrat-NasDem yang diwakili I Gede Ghumi Asvatham menyampaikan dalam pembahasan anggaran, Fraksi Demokrat-NasDem mencatat adanya Silpa dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Namun, ada catatan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp842,8 miliar dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, yang menunjukkan adanya defisit anggaran yang perlu ditutup dengan pinjaman jangka pendek,” jelasnya.
Dia menilai rencana Silpa yang ada, memperkirakan total penerimaan tahun 2024 akan mencapai Rp1,842 triliun, yang terdiri dari Rp 842,8 miliar ditambah Silpa. ”Kami memohon penjelasan dari Pj. Gubernur terkait proyeksi ini. Meskipun ada penurunan harga BBM jenis tertentu, harga Pertalite yang sangat dibutuhkan publik belum mengalami penurunan. Selain itu, mereka juga meminta agar keberadaan anjing liar di Bali dikelola dengan lebih bijak, menghindari tindakan pembunuhan dalam penanganannya. Mereka berharap solusi yang diambil dapat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” jelasnya.
Pandangan Umum Fraksi Gerindra-PSI yang disampaikan I Kade Darma Susila menyatakan optimisme mereka terhadap target pertumbuhan ekonomi Bali meskipun masih dalam suasana krisis global. Susila menegaskan pentingnya memanfaatkan peluang investasi ini untuk mendongkrak perekonomian daerah.
“Kami berharap Pj. Gubernur berperan aktif dalam memulangkan Pekerja Migran asal Kabupaten Buleleng yang terkena masalah di luar negeri. Selain itu, mereka menyerukan agar Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah dalam menangani krisis yang ditimbulkan oleh Finns Beach Club di Canggu, yang dianggap tidak menghargai agama, budaya, dan adat,” jelasnya. Hp-MD
