DPRD Badung Terima Kunjungan Studi Lapangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

BADUNG, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menerima kunjungan Studi Lapangan dari mahasiswa dan dosen pendamping dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (8/1/2024).

Kunjungan bermaksud agar mahasiswa dapat mempelajari dan menganalisa tata kelola pemerintahan khususnya di DPRD Kabupaten Badung.

Rombongan diterima Kepala Bagian (Kabag) Keuangan DPRD Kabupaten Badung, Drs. Putu Ngurah Thomas Yuniarta, M.Si., didampingi I Gusti Made Putra Kencana selaku Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda DPRD Kabupaten Badung.

Thomas Yuniarta menyampaikan permakluman karena Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata harus mengikuti kegiatan rapat internal dengan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta beserta instansi terkait dalam menyikapi persiapan kegiatan APBD 2024 yang harus sudah tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak, pada 14 Pebruari 2024 mendatang.

Demikian pula, Komisi DPRD Badung berhalangan hadir karena pada saat yang sama ada tugas yang tidk bisa ditinggalkan. Oleh karena menyangkut tentang keuangan daerah DPRD Badung, maka diwakilkan oleh Kepala Bagian Keuangan DPRD Badung dan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kabupaten Badung yang menerima kunjungan tersebut.

“Nah, hal ini sangat bagus sekali bagi kami tentunya, karena banyak menerima masukan-masukan, kemudian pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan visi misi dan tugas dari Anggota Dewan sebagai Lembaga Legislatif,” kata Thomas Yuniarta didampingi Putra Kencana.

Pada kesempatan itu mahasiswa UMY mempertanyakan tentang sistem anggaran daerah, pelaksanaan hingga sistem pengawasannya. “Tentunya sangat bermanfaat bagi mereka, biar kita bisa sampaikan bahwa fungsi controlling dan budgetting. Bahkan, ada yang bertanya bagaimana kontrol terhadap Anggota Dewan,” terangnya.

Terkait fungsi kontrol terhadap Anggota Dewan, pihaknya menyampaikan, bahwa DPRD Badung memiliki Badan Kehormatan yang sudah sangat jelas tugas dan fungsinya, sehingga diharapkan para mahasiswa dapat mendalami tugas-tugas Anggota Dewan, apalagi mereka saat usia sekarang ini sangat kritis terhadap segala permasalahan yang ada di Negara Republik Indonesia.

Dari hasil kunjungan ini, Thomas Yuniarta berharap nantinya para mahasiswa tertarik menekuni ilmu tata kelola pemerintahan. Tidak hanya menjadi ASN, Eksekutif maupun Legislatif, namun mereka juga bisa terjun dalam dunia usaha. “Mereka tidak harus jadi ASN atau Eksekutif, bisa juga jadi Anggota Legislatif dan juga dunia usaha. Mereka bisa semuanya, karena ilmu pemerintahan itu khan sifatnya sangat luas,” sebutnya.

Apalagi, nantinya mereka sudah masuk ke dunia Legislatif sebagai Anggota Dewan dan Anggota Parpol, tentunya ilmu tata kelola pemerintahan sangat bermanfaat bagi mereka. “Jadi, apalagi tadi mereka menanyakan bagaimana kok bisa dominasi besar dari partai besar. Mereka terus bertanya-tanya dan ilmu itu sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik mahasiswa,” ungkapnya.

Sementara itu, Dosen Pendamping dari Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Ulung Pribadi mengatakan, bahwa pihaknya memilih kunjungan ke DPRD Badung, lantaran PAD Badung sangatlah besar sebesar Rp9,5 triliun dalam setahun. “Itu sangat luar biasa besar. Hanya Riau, saya kira bisa menyaingi PAD Badung,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya membawa 84 orang mahasiswa, yang biasanya sudah menerima konsep-konsep ilmu pemerintahan di bangku kuliah. Untuk itu, sekarang realitasnya, para mahasiswa lebih memahami dunia pemerintahan, khususnya di Kabupaten Badung, termasuk pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

“Jadi, para mahasiswa menjadi tahu bagaimana teknis real di lapangannya. Demikian juga, kita juga mengharapkan di DPRD Badung supaya mahasiswa betul-betul tahu secara real fungsi legislating atau pembentukan Perda itu seperti apa, kemudian budgetting, membahas dan merumuskan budget bersama eksekutif dan OPD-OPD dalam menentukan rencana kegiatan masing-masing OPD,” ungkapnya.

Selain itu, juga dapat diketahui fungsi controlling DPRD Badung dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah atau Perda yang sudah dibuat dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD Badung. “Mereka masih semester III. Jadi, berada ditengah-tengahlah ini. Para mahasiswa sudah banyak menerima konsep-konsep juga berkaitan dengan fungsi pemerintahan itu,” pungkasnya. Db-MD