Akselerasi Program Prioritas, Gubernur Koster Dorong Birokrasi Bekerja Luar Biasa
DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster mengingatkan jajaran birokrasi Pemprov Bali agar tidak bekerja normatif atau biasa-biasa saja. Untuk mengakselerasi program prioritas sebagai penjabaran dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, Gubernur mendorong jajaran birokrasi bekerja luar biasa.
Penekanan itu disampaikan Gubernur Koster pada pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Bali, di Denpasar, Selasa (29/12/2020).
Menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, acara pelantikan dilaksanakan secara hybrid, kombinasi offline dan online. Acara online digelar di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur yang dihadiri oleh perwakilan pejabat yang dilantik. Sebagian lagi mengikuti secara online melalui aplikasi zoom dari kantor masing-masing. Acara offline di WSU Kantor Gubernur juga dihadiri Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Bali.
Mengawali arahannya, Gubernur Koster kembali menegaskan bahwa dalam pengisian jabatan setingkat eselon 2, 3 dan 4 kali ini, ia semaksimal mungkin telah mengupayakan penempatan yang mendekati apa yang menjadi keinginan bersama. “Jadi, penempatan pejabat ini bukan berdasarkan keinginan saya atau yang lain-lain. Semua didasari atas kebutuhan untuk menjalankan roda pembagunan,” ujarnya.
Ia kemudian menyebut lima program prioritas yang harus menjadi perhatian jajaran birokrasi yakni bidang 1 (Pangan,Sandang dan Papan), bidang 2 (Kesehatan dan Pendidikan), bidang 3 (Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan), bidang 4 (Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya), bidang 5 (Pariwisata). Kelima program prioritas itu didukung oleh upaya penguatan infrastruktur darat, laut dan udara.
Menurut mantan anggota DPR RI tiga periode ini, upaya mengakselerasi lima program prioritas itu membutuhkan dukungan SDM yang secara utuh memahami Visi Nangun Sat Kerthi Nangun Bali. “Bukan hanya sekedar paham, tapi mendalami, menghayati, bisa melaksanakan, mengakselerasi, inovatif dan kreatif,” tandasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal, selaku gubernur ia berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada. Kendatipun, menurut penilaiannya, masih ada pejabat yang menunjukkan kinerja mengecewakan. “Yang kinerjanya baik ada, yang sedang-sedang saja juga ada. Saya manfaatkan resource yang ada saja. Orang-orang yang dipilih menduduki jabatan tertentu adalah mereka yang punya kemampuan mendekati tupoksi, punya integritas dan track record yang bagus,” jelas Gubernur Jebolan ITB ini.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, ia berpesan agar mereka bekerja dengan baik, mampu mengukir prestasi yang bagus, bisa bekerjasama dan membangun sinergi. Lebih dari itu, mereka juga diingatkan agar tidak pasif dan mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan. “Ketika tidak mengerti, jangan diam. Tapi harus proaktif,” pesannya.
Ucp/MD-Nataru-DJP//25/2020/f1
Khusus untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2), pria kelahiran Desa Sembiran ini mengingatkan agar mereka mampu memahami secara komprehensif, mendalam dan detail bidang tugas masing-masing, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain cakap di bidangnya, ia ingin para pimpinan OPD memiliki akses ke pusat. Seorang pejabat eselon 2 (setingkat kadis dan kepala badan) dituntut punya pergaulan luas di kementerian. Ia berpendapat, akses ke pusat itu bisa dimanfaatkan untuk memperoleh anggaran untuk mengakselerasi program pembangunan di daerah.
“Akses ke pusat inilah yang saya manfaatkan. Karena jika hanya mengandalkan APBD, itu sangat kecil. Cari sumber pendanaan APBN sebanyak-banyaknya. Kalau akses saya ke menteri, kepala OPD bisa membuka akses ke jajaran dirjen. Itu akan saling melengkapi,” terangnya.
Sejatinya, imbuh Gubernur, bukan hanya dukungan pendanaan yang bisa diperoleh dari pusat. Tiap OPD bisa melakukan pendekatan untuk mengkolaborasikan program daerah dengan kementerian. “Di sini dituntut kreativitas dan inovasi. Harus lebih banyak gaul dengan kementerian, kalau mengandalkan itu-itu saja, tak akan pernah ada lompatan. Di era saya, saya tak mau begitu, mesti ada terobosan,” tambahnya sembari mengajak para pimpinan OPD untuk tancap gas di tahun 2021. Hanya saja, ia tetap mengingatkan agar jajarannya jangan sampai menempuh cara-cara yang melanggar aturan seperti terlibat dalam grativitasi.
Masih dalam arahannya, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini secara khusus menyinggung tentang pelantikan Nusakti Yasa Weda sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali. Gubernur menjelaskan, Nusakti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah NTB Kementerian PUPR dipilih melalui seleksi terbuka. Dengan nilai akumulatif 80,27, Nusakti mengungguli dua kandidat lainnya yaitu Dewa Ayu Puspa Dewi dan I Gede Cipta Sudewa Atmaja. Sesuai dengan komitmennya, Gubernur Koster memilih ia yang menempati peringkat satu dalam seleksi. “Sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam dunia pendidikan, saya memilih yang memperoleh skor tertinggi. Kalau saya sampai memilih secara subjektif, apa gunanya ada pansel,” ucapnya.
Ia menaruh harapan yang besar terhadap pelantikan Kadis PUPR yang baru karena membutuhkan orang kuat untuk menggejot infrastruktur yang dinilai sudah tertinggal selama 10 tahun. Berbekal latar belakang yang dimiliki di Kementerian PUPR, Gubernur Koster berharap Nusakti dapat merampungkan sejumlah pekerjaan besar yaitu penataan Kawasan Besakih, Gunaksa, proyek normalisasi bendungan dan short cut.
Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menerangkan, pelantikan pejabat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya memasuki masa pensiun, beralih ke fungsional dan meninggal. Rincian yang dilantik adalah 1 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon 2 yaitu Kadis PUPR Nusakti Yasa Weda, 68 Pejabat Administrator/Eselon 3 (Kepala Bidang/Kepala Bagian) dan 240 Pejabat Pengawas/Eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian). Dengan pengisian kekosongan jabatan ini, Lihadnyana berharap kinerja organisasi Pemprov Bali berjalan lebih optimal. Rls-1
