Kepala Lembaga Administrasi Negara Apresiasi Gubernur Wayan Koster Menata Pemprov Bali secara Efektif dan Efisien

Dorong Semua Kelembagaan dan Dinas Pariwisata Belajar ke Pemprov Bali

DENPASAR, MataDewata.com | Ide dan inovasi Gubernur Bali, Wayan Koster yang dinilai membawa perubahan positif di dalam menata birokrasi pemerintahan mendapatkan apresiasi dari Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto dalam acara Pembukaan Pelatihan dan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II) bertempat di BKPSDM Provinsi Bali, Denpasar, Selasa, Anggara Pon Menail (30/8/2022) malam yang dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan bahwa begitu ia begitu menjadi Gubernur Bali, langsung menganalisa birokrasi pemerintahan di Provinsi Bali dengan berbekal pengalaman berorganisasi di Pemerintahan Pusat saat menjadi Anggota DPR RI. Sehingga secara langsung diterapkan di Bali melalui pola pemerintahan serta birokrasi yang efektif dan efisien.

Ik-MD-BPD Bali//26/2022/fm

Disampaikan, begitu menjabat menjadi Gubernur Bali ia langsung memangkas jumlah perangkat daerah yang ada di Provinsi Bali. Dari awalnya sebanyak 49 dipangkas menjadi 39. “Saya juga bentuk perangkat daerah baru yang diperlukan sesuai dengan kondisi di Bali, yakni Dinas Pemajuan Masyarakat Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Jadi Provinsi Bali yang pertama (membentuk BRIDA, red) dan sekarang perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali jumlahnya 41 atau berkurang dari 49,” terang Gubernur Bali jebolan ITB ini.

Baca juga :  Perpanjangan Stimulus Covid-19, PLN Bantu 321.600 Pelanggan di Bali

Pemangkasan perangkat daerah dijelaskan Gubernur Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini bisa lebih berhemat APBD hingga ratusan miliar rupiah dan APBD tersebut bisa dialokasikan ke berbagai program terukur yang bisa dinikmati masyarakat. “Saya juga sekarang betulbetul konsisten dengan tepat merancang APBD. Salah satunya memastikan gaji tunjangan pegawai agar full terealisasi, bahkan dalam kondisi pandemi, termasuk untuk TPP, sehingga di Provinsi Bali tidak ada dikurangi satu rupiah pun, karena Saya paham, itu untuk kebutuhan keluarga para pegawai,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini yang disambut tepuk tangan, setelah menyatakan anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran itu pula dimanfaatkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Bali.

Baca juga :  Kapolri Pastikan KTT G20 Berjalan Lancar dan Aman

Penempatan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan professional sesuai dengan pendidikannya juga dilakukan dengan Sistem Merit. “Kalau menurut penilaian Komisi Administrasi Sipil Negara (KASN), Pemerintah Provinsi Bali mendapat nomor satu di dalam penerapan Sistem Merit. Begitu juga dalam pengisian jabatan tinggi pratama (Penilaian Kualitas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021, red) Pemerintah Provinsi Bali nomor satu di Indonesia,” jelasnya disambut apresiasi.

Sementara itu, Kepala LAN, Adi Suryanto dalam sambutannya menyatakan pemangkasan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bali membawa dampak lebih baik. “Saya merasakan Bali ada nilai lebihnya, dan perubahan luar biasa telah dilakukan, sehingga Provinsi Bali menjadi pilihan utama teman-teman untuk belajar. Untuk itu, Saya dorong Bali jadi center of excellent. Siapapun yang terkait kelembagaan dan Dinas Pariwisata harus belajar ke Bali,” imbuhnya sembari mengapresiasi pembangunan dan ide-ide serta inovasi yang dilakukan Gubernur Bali, Wayan Koster, karena pemimpin yang baik adalah tugasnya membawa perubahan yang baik bagi masyarakatnya.

Baca juga :  RUU Provinsi Diputuskan Besok, Kuatkan Pembangunan Bali Era Baru
Ik-MD-ITB-SB//14/2022/fm

Pada kesempatan sama, Kepala BKDPSDM Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana melaporkan tujuan pelatihan yang dilaksanakan untuk membentuk kepemimpinan strategis yang mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien. Percepatan transformasi ekonomi nasional melalui transformasi tematik kepariwisataan. Kemudian peserta yang mengikuti pelatihan tersebut akan menjalani 101 hari pelatihan dengan 23 hari in campus dan sisanya out campus.

Peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari Pemprov Bali 5 orang, Kabupaten Badung 5 orang, Kabupaten Buleleng 6 orang, Kota Denpasar 5 orang, Kabupaten Jembrana 2 orang dan Kabupaten Karangasem 8 orang. Sementara peserta dari daerah lain diantaranya berasal dari Provinsi Sulawesi Utara 9 orang, Provinsi Jambi 6 orang, Provinsi NTT 3 orang, Kepulauan Riau 1 orang, Sumatera Barat 1 orang, Provinsi Kalimantan Barat 2 orang dan Provinsi NTB 1 orang peserta. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button