Hingga 31 Juli 2021, Total Penerimaan Pemerintah Pusat di Bali Terealisasi Rp5,23 Triliun

DENPASAR, MataDewata.com | Pemerintah Pusat terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang integratif dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Salah satunya melalui komponen Belanja Negara (Government Spending).

Kakanwil DJPb Provinsi Bali, Tri Budhianto mengatakan, adanya dorongan pada komponen tersebut diharapkan perekonomian tetap mampu berjalan dengan baik dan dapat segera pulih. Diuangkapakan total penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali sampai tanggal 31 Juli 2021 telah terealisasi sebesar Rp5,23 triliun ( 43,8 %) dari target sebesar Rp11,92 triliun.

“Capaian Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pada periode yang sama di tahun 2020 dan 2019 yang masing-masing sebesar 54,82 persen dan 53,3 persen. Penurunan tersebut terjadi pada hampir seluruh elemen Pendapatan Negara. Sampai dengan posisi 27 Agustus 2021, total Penerimaan Pemerintah pusat telah mencapai Rp. 6,04 triliun (50,6 %),” kata Tri Budhianto saat Pres Confrence APBN Wilayah Bali tahun 2021 di Aula Kanwil DJPb Provinsi Bali, Renon, Senin (30/8/2021).

Lebih lanjut disampaikan, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Total Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 5.82 triliun atau 49,71 % dari pagu yang tersedia sebesar Rp11,771 triliun. “Sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 6,62 triliun (56,5 persen),” ujarnya lebih lanjut.

Terkait proyek-proyek prioritas nasional yang ada di Bali juga ia sampaikan berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata sekitar 67,3 % karena beberapa proyek telah rampung. Sementara untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Juli 2021 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 7,03 triliun atau 60,6 %.

Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, dikarenakan masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru mencapai 17,7 %. Sampai tanggal 27 Agustus 2021 DAK Fisik telah terealisasi sebesar Rp238,82 miliar atau 24,92 % dari anggaran yang dialokasikan.

Rendahnya belanja-belanja tersebut diantaranya dikarenakan masih adanya proses refocusing pada tingkat pusat, proses pelelangan, serta proses reviu oleh inspektorat masing-masing pemerintah daerah. Selanjutnya disanpaikan penyaluran Dana Desa di Provinsi Bali tercepat dan paling baik kinerjanya dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dana Desa di Provinsi Bali telah tersalurkan sebesar Rp555,78 miliar rupiah atau 81,84 % dari total alokasi sebesar Rp679 miliar.

Selain itu, untuk penyaluran BLT Desa penyaluran sampai dengan tanggal Juli 2021 di Provinsi Bali juga menunjukkan kinerja yang baik. Penyalurannya telah mencapai Rp164,47 miliar atau sebesar 24,22 % dibandingkan dengan total pagu Dana Desa di Provinsi Bali. Sedangkan apabila dibandingkan dengan proyeksi penyaluran BLT Desa di Provinsi Bali yang sebesar Rp227 miliar maka penyalurannya telah mencapai 72,46 persen.

Sampai dengan 27 Agustus 2021, total Dana Desa se-Provinsi Bali telah terealisasi sebesar Rp567,38 miliar (83,54 %). Sebagai bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Provinsi Bali telah tersalurkan sebesar Rp708,65 miliar rupiah dari pagu tersedia sebesar Rp871,9 miliar.

Selanjutnya, untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi, penyalurannya telah mencapai Rp3.97 triliun pada 83.524 debitur. Menurut skemanya, penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi oleh KUR Mikro (s.d 50 juta) yang mencapai Rp2,25 triliun, disusul KUR Kecil (s.d 500 juta) dan Super Mikro (s.d 10 Juta) yang masing-masing mencapai Rp1,62 triliun dan Rp94 miliar.

Sedangkan menurut Pemdanya masih didominasi oleh Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp679 miliar disusul Kabupaten Buleleng dengan capaian Rp540 miliar. Dari sisi sektor usahanya, penyaluran tetap didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan besaran 42 persen, disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 21 % dan sektor Industri Pengolahan sebesar 15 %.

Tri Budhianto menambahkan, dalam rangka mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2021 ini mengarahkan Kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi Pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik.

“Realisasi Program PEN Nasional di Provinsi Bali sampai dengan 31 Juli 2021 telah terealisasi sebesar Rp3,26 triliun yang terdiri dari Perlindungan Sosial sebesar Rp1,16 triliun. Termasuk dalam kelompok ini adalah Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, BLT Desa, Kartu Prakerja, serta Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM),” imbuhnya.

Selain itu, pada kelompok Insentif Nakes dan Kiaim Rumah Sakit, telah terealisasi sebesar Rp900,3 miliar bagi 13.203 pasien pada 218 rumah sakit. Program prioritas yang diwujudkan dalam bentuk Program Padat Karya Tunai (PKT) telah terealisasi pada tiga Kementerian, yaitu Kementerian PUPR (terealisasi Rp226 miliar), Kementerian Pertanian (terealisasi Rp6,57 miliar), dan Kementerian Perhubungan (terealisasi Rp120,1 miliar).

Selain itu, terdapat pula Program Penempatan Uang Negara (PUN) di Bank Umum, yang untuk Provinsi Bali ditempatkan pada Bank BPD Bali dengan besaran Rp700 miliar. Sampai dengan 31 Juli 2021, PUN di BPD Bali ini merupakan penempatan periode kedua di mana periode pertama berlangsung pada bulan Agustus 2020 s.d Februari 2021, sedangkan untuk periode kedua berlangsung pada bulan Maret s.d Agustus 2021.

Mulai tanggal 10 Agustus 2021, Penempatan Uang Negara (PUN) di Bank BPD Bali dialokasikan sebesar Rp500 miliar. PUN ini ditujukan sebagai upaya untuk membantu pelaku usaha, khususnya di sektor riil, yang tidak dapat memanfaatkan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi. Kl-MD