Menparekraf Tindak Lanjuti Langsung Permintaan Kadin Bali
GIANYAR, MataDewata.com | GERCEP, GEBER, GASPOL yang menjadi slogan Menparekraf Dr. H. Sandiaga Salahudin Uno terlihat jelas pada pertemuan singkat bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali di Desa Wisata Taro, Gianyar (29/1/2021). Acara diskusi yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal Kadin Bali sowan ke hotel Inna Kuta tempat menginap Sandiaga Uno pagi harinya atas intruksi Ketua Umum (Ketum) Kadin Pusat, Rosan.
Dimana akhirnya diundang untuk pertemuan lanjutan dan dinner di Desa Wisata Taro Gianyar sekaligus menyaksikan wisata kunang-kunang dihadiri. Ketum Kadin Bali, Made Riandi didampingi Wakil Ketua bidang Pariwisata Agus Maha Usadha (divisi DTW) dan Dr.(C). I Made Ramia Adnyana, SE.,MM.,CHA (divisi akomodasi). Turut hadir Kadisparda Provinsi Bali, Putu Astawa, Kadisparda Gianyar, Camat Tegallalang, Kades Taro, Ketua Pokdarwis Desa Taro serta undangan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut Menparekraf ingin mendapatkan masukan dari Kadin Bali terkait program pemulihan ekonomi daerah khususnya bidang pariwisata yang menjadi lokomotif perekonomian di Bali. Pada kesempatan tersebut Made Ariandi berharap pemerintah pusat melalui Kemenparekraf dapat segera menetapkan actionable program berdasar diskusi dan rapat-rapat yang telah berjalan sejak tahun lalu. Pemulihan dijelaskannya tidak bisa sekaligus, karena haris dilakukan bertahap sehingga program jangka pendek yang actionable harus segera diluncurkan.
“Contohnya alternatif stimulus bagi Bali dari kalangan investasi seperti apa, karena Bali butuh bantuan dana yang besar. Jika bisa pemerintah bisa mendorong para investor agar membantu pendanaan selain dari pemerintah sendiri” kata Made Ariandi.
Menanggapi hal tersebut Sandiaga Uno serta merta menelpon Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia . “Atas permintaan kanda-kanda saya di Kadin Bali, kita langsung telpon saudara saya Pak Bahlil sekarang. Ini harus cepat dan saya akan ajak beliau datang ke Bali dalam kunjungan berkantor di sini bulan depan. Tentunya bersama para investor juga agar ini bisa cepat realisasinya, seperti apa yang kita mau dan bagaimana mekanismenya” kata Sandi Uno sapaan akrabnya.
Ramia Adnyana melaporkan bahwa pariwisata Bali yang mati suri sejak Maret 2020, menaruh harapan besat kepada pemerintah agar memastikan langkah-langkah konkrit yang berdampak secepatnya secara bertahap. “Pengetatan pengunjung ke Bali sudah, audit CHSE sudah ribuan tempat usaha, akhirnya PPKM. Ini kan berpengaruh terhadap upaya kami dalam membangun trust pada wisatawan. Kami dari Kadin Bali sangat mendukung dan setuju dengan konsep pemprov Bali dengan Masyarakat Produktif Aman Covid (MPAC),” jelasnya.
Ditambahkan Ramia, pemerintah pusat harus mendukung hal tersebut juga dengan menyerap dan mempermudah akses-akses yang dibutuhkan Bali, agar pelaku usaha tetap bisa survive dan bertahan ditengah badai Covid-19 yang maha dahsyat. “Karena di pariwisata saja kami di Bali ada hampir 75 ribu tenaga kerja yang telah dirumahkan dan bahkan tanpa gaji sesuai data September 2020 lalu,” tandas Ramia yang juga Ketua DPD MASATA Bali dan Waketum DPP IHGMA itu.
Dari sisi investasi ditambahkan pula oleh Agus Maha Usada yang juga menjabat Ketua NCPI Bali, bahwa Kadin Bali telah merancang beberapa pola investasi sebagai injeksi pemulihan ekonomi daerah. “Jadi semua harus sesuai data, alokasi yang jelas dan transparan. Kami yakin dengan kajian yang tepat dan matang melibatkan pelaku usaha di daerah program re-injection fund berupa pola investasi yang berkelanjutan dan strategis akan mampu mengakselerasi recovery program ini” katanya.
Ditambahkan Ketum Kadin Bali, Made Ariandi bahwa program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong yang mesti mendapat prioritas untuk membangun kepercayaan pasar baik domestik maupun internasional sesuai arahan Ketum Kadin Indonesia. Sementara teknis pelaksanaan vaksin gotong royong dan vaksin mandiri masih digodok oleh Kadin Indonesia Pusat. Melalui dana recovery sektor pariwisata yang diarahkan ke vaksin dengan target 1,2 juta pekerja di sektor pariwisata akan mampu menumbuhkan dan membangkitkan kepercayaan publik terhadap Bali.
“Ini seiring dengan konsep FCC (Free Covid Corridor) yang di programkan Pak Menteri. Hasil diskusi dengan Kemenparekraf dengan Kadin Bali ini akan dilaporkan kepada Bapak Gubernur Bali sebagai pemangku kebijakan di Provinsi Bali” ujar Pak Made Ariandi diakhir komentarnya. RA-MD
