Rapat Kerja Komisi IV DPRD Badung Bersama Empat OPD Bahas LKPJ Bupati Badung 2024
BADUNG, MataDewata.com | Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Nayaka 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Selasa, (29/4/2025). Membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2024, rapat dipimpin Putu Parwata didampingi Made Suwardana, Nyoman Sudana dan Putu Sekarini.
Putu Parwata menegaskan rapat yang dilaksanakan sebagai langkah final bersama empat OPD dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung. “Kami sedikit detail mengenai rumah sakit. Bagaimana rumah sakit itu melayani masyarakat dan mendapat kepercayaan,” tegasnya.
Ia memastikan pelayanan bagus, alat-alat rumah sakitnya dalam ondisi baik, melakukan strategi Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik didukung menggunakan anggaran yang tepat sasaran. Memastikan pelayanan ini terbangun dengan baik dan terbangun optimal. “Dengan demikian, diharapkan pelayanan kesehatan di Badung itu cukup dilayani dengan Mangusada itu bisa selesai,” kata Putu Parwata.
Mengenai masalah Ketenagakerjaan, lanjutnya karena tenaga kerja ini betul-betul krusial. Jika generasi Gen Z ini tidak diberikan pemahaman yang betul, maka akan menjadi pekerja nomaden. “Kerja disini sebentar, akhirnya tidak ada satu sertifikasi yang kuat yang bisa dimiliki, karena itu, kami mendorong Dinas Tenaga Kerja itu memiliki satu sertifikat, bisa memberikan sertifikat dan memberikan pemahaman atau training training kepada Masyarakat, Ujarnya.
Ditekankan, untuk Dinas Tenaga Kerja pihaknya selalu melakukan monitoring. “Jangan sampai masyarakat bekerja, tapi tidak optimal pendapatannya, artinya upah minimumnya itu memang harus dipantau,” paparnya lanjut untuk Dinas Sosial menyampaikan harus lebih dekat dengan masyarakat. Mewujudkan terbangun komunikasi dan penguatan edukasi bagi masyarakat.
, bahwa Dinas Sosial ini interaksinya sangat kuat dengan masyarakat, sehingga harus betul-betul dilakukan satu komunikasi, dengan melakukan edukasi di masyarakat. Kemudian, untuk masalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KB3A), pihaknya mendorong supaya ada rumah singgah.
“Jadi, maaf ya, kalau ada yang terlantar dan ada yang tidak ada diurus oleh keluarganya, jadi kita bisa menampungnya. Inilah yang saya katakan tadi lebih banyak muaranya ke sosial, ke masyarakat. Oleh karena itu, kami harapkan leading sektor yang menjadi tanggung jawab kami Komisi IV, kami akan terus dorong dan kami akan melakukan reguler meeting 3 bulan bersama OPD. Dengan kita memahami kondisi lebih awal, maka pemerintah lebih mudah untuk melakukan suatu kebijakan kebijakan,” tutupnya. On-MD
