Fraksi PDI-P DPRD Bali Beri Peluang Pemkab/Pemkot Naikkan Porsi Saham di Perseroda JBM
DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali di bawah Ketuanya Dewa Made Mahayadnya, menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025, Senin (28/10/2024). Hadir pula Wakil Ketua DPRD Bali, Wayan Disel Astawa, Ida Gede Komang Kresna Budi dan I Komang Nova Sewi Putra bersama mayoritas anggota DPRD Bali bersama Sekwan Gede Indra Dewa Putra.
Rapat Paripurna tersebut juda dihadiri Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, Sekda Dewa Made Indra dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Bali. Hadir juga Tim Ahli DPRD Bali dan ratusan undangan lainnya.
Fraksi PDI-P dalam pandangan umumnya yang dibacakan I Made Rai Warsa, S.Sos. menyebutkan, dari komposisi dan jumlah modal disetor PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda JBM) sesuai Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 menunjukkan porsi kepemilikan Pemprov Bali Rp 150 miliar atau 90,48% dari total modal disetor Rp165,775 miliar.
“Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperkuat permodalan, kami berpendapat agar komposisi permodalan lebih proporsional dapat dilakukan dengan menaikkan porsi kepemilikan saham pemerintah kabupaten/kota, sepanjang porsi kepemilikan Pemprov Bali tetap sebagai pemegang saham pengendali, yakni minimal 51 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Fraksi Demokrat-Nasdem lewat juru bicara I Komang Wirawan menyatakan, memperhatikan jumlah modal yang disetor pada PT Jamkrida Bali Mandara (Persero) sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp165,7 miliar lebih, dengan laba Rp4,8 miliar lebih, berarti memberikan keuntungan 2,89% dari semua modal saham yang disetor.
“Keuntungan yang diperoleh PT Jamkrida Bali Mandara (Persero) dinilai sangat kecil, baik ditinjau dari modal yang disetor maupun jumlah ekuitas. Oleh sebab itu, perlu dilakukan inovasi dan keseriusan dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut,” ujarnya.
Menurut Wirawan, bila ditinjau dari jumlah ekuitas atau peredaran uang tahun 2023 sebesar Rp196,2 miliar lebih, dengan keuntungan sebesar Rp4,8 miliar lebih, atau 2,44%. Fraksi Demokrat-Nasdem melihat bahwa keuntungan yang diberikan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), baik ditinjau dari modal yang disetor maupun jumlah ekuitas, masih sangat kecil.
Di bagian lain, Fraksi Golkar dalam PU-nya yang dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA (Hons) menyebutkan, perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) memungkinkan mencari sumber-sumber dana ke sektor swasta, sehingga tidak banyak membebani APBD.
“Berkaitan hal tersebut, kami mengharapkan Pemprov Bali tetap sebagai pemegang saham mayoritas. Terkait hal tersebut, bagaimana strategi Pemprov Bali dalam rangka menjaga agar tetap menjadi pemegang mayoritas saham?” tanya Pratiksa Linggih.
Dikatakan, perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) akan berimplikasi pada kesiapan sumber daya manusia (SDM). Apabila pengelolaan SDM tidak memadai, maka akan berdampak pada kerugian sehingga memungkinkan adanya resiko dimintakan pailit.
Fraksi Gerindra-PSI seperti dibacakan Gede Harja Astawa, SH, MH, menyatakan, berdasarkan laporan laba rugi PT Jamkrida Bali Mandara per 31 Desember 2023, tercatat modal yang telah disetor Rp165,7 miliar lebih secara keseluruhan. Sedangkan laba bersih komprehensif Rp4,8 miliar lebih, sehingga terdapat hanya 2,89 % kontribusi keuntungan dari modal yang disetor.
“Melihat kecilnya kontribusi keuntungan yang diperoleh, Fraksi Gerindra-PSI berpendapat bahwa untuk sementara waktu menunda dulu penambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Bali Mandara sampai kondisi APBD Provinsi Bali lebih stabil, kemudian mengalihkan penyertaan modal untuk unit-unit usaha yang lebih produktif,” ujar Harja Astawa. Hdp-MD
