Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali Hingga September 2022 Rp9,3 T

DENPASAR, MataDewata.com | Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali sampai dengan 30 September 2022 telah terealisasi total sebesar Rp9,36 T dari target tahunan sebesar Rp10,21 T atau 91,7%. Hal itu diungkapkan, Plh Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Didik Ariwibawa, dalam jumpa pers dengan awak media, kamis (27/10/2022).

“Realisasi penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali, seperti penerimaan pajak sebesar Rp7,28 T dari target Rp7,72 T atau mencapai 94,4%, penerimaan bea cukai sebesar Rp711 M atau 85,1% dari target Rp835,82 M dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp31,65 M atau 76% dari target Rp41,63 M dari PNBP Lainnya serta Rp1,33 T dari target Rp1,62 T atau mencapai 82,3% dari Pendapatan BLU,” ujar Didik Arimbawa.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bali, Anggrah Warsono mengungkapkan, dari sisi perpajakan, target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp7,72 T telah terealisasi sebesar 94,4% sampai dengan Triwulan Ill tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 42,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021.

Sedangkan kepatuhan SPT Tahunan PPh sampai dengan 25 Oktober 2022 total SPT diterima sebanyak 364,28 ribu Wajib Pajak dengan rincian 29,61ribu SPT WP Badan dan 343,13 ribu WP Orang Pribadi. Terkait Penerimaan PPh Pasal 26 (WP OP Luar Negeri), secara keseluruhan, realisasi penerimaan PPh Pasal 26 tumbuh sebesar 12,98% dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp152,61 M per 30 September 2022.

Untuk, pertumbuhan Penerimaan PPh Pasal 26 yang terjadi selama bulan Mei sampai dengan September 2022 menandakan membaiknya perekonomian Bali, dan dipekerjakan kembali tenaga asing pasca pandemi Covid-19.

Sedangkan untuk Penerimaan PPN atas Jasa Luar Negeri secara keseluruhan, realisasi penerimaan PPN Jasa Luar Negeri tumbuh sebesar 125,78 % dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp38,72 M per 30 September 2022, meskipun jumlah WP yang melakukan pembayaran berkurang.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, Susila Brata mengungkap, target penerimaan bea cukai tahun 2022 sebesar Rp835,82 M yang telah terealisasi sebesar 85,1% atau Rp711,34 M sampai dengan Triwulan Il! Tahun 2022, tumbuh sebesar 52,46% atau Rp222,77 M dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Devisa ekspor s.d. September 2022 mencapai USD137.78 Juta, tumbuh USD78.33 Juta (131,77%), sedangkan devisa impor mencapai USD58.36 Juta, tumbuh USD25.72 Juta (78,80%) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” jelas Susila Brata.

Ia menambahkan, pada September 2022, sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dengan BNNP Bali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan jaringan kokain dan jaringan heroin internasional.

“Barang bukti berupa 10,74 gram bruto heroin, dan 0,94 gram bruto Metamfetamina yang berhasil diamankan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin incinerator,” ujarnya.

Selain penindakan atas NPP, selama bulan September 2022 telah dilakukan 11 penindakan di bidang Cukai, dan 87 penindakan di bidang kepabeanan dengan estimasi nilai barang sebesar Rp590.078.629,dan potensi kerugian Rp234.014.586,-. “Pelanggaran dimaksud dengan kategori pelanggaran berupa barang bawaan penumpang kategori jartas tanpa pemberitahuan, penjualan BKC dilekati pita cukai palsu, dan penjualan BKC yang tidak dilekatl pita cukai,” kata Susila Brata.

Dari sisi PNBP, capaian PN6P Lainnya sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebesar Rp31,65 M atau 76% dari target Rp41,63 M. Status Hibah Masuk 8.d. 31 Juli 2022 adalah NIHIL. Sedangkan untuk Pendapatan BLU di Provinsi Ball telah mencapal Rp1,33 T dari target Rp1,62 T terealisas! sebesar 82,3% per 30 September 2022.

Didik Ariwibawa menyebut, dari sisi Belanja, Total Pagu Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali yang disalurkan melalui DIPA Kementerian Lembaga adalah sebesar Rp12,7 T dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp7,48 T atau mencapai 58,8%.

Total realisasi belanja pemerintah pusat tersebut dibelanjakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp3,18 T, Belanja Barang sebesar Rp2,85 T, Belanja Modal sebesar Rp1,43 T, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp25 M. Sementara untuk TKOD (Transfer ke daerah dan Dana Desa) telah terealisas| 76,75% atau sebesar Rp8,5 T dari total pagu sebesar Rp11,1 T.

Terkait, progres proyek strategis di Provinsi Ball per 30 September 2022 dengan anggaran sebesar Rp1,1 T telah mencapal realisasi sebesar Rp726 M atau 64,94% untuk 18 pembangunan dan preservasi infrastruktur yang di antaranya adalah Pembangunan Pelabuhan Sanur untuk mendukung pariwisata dari dan ke wilayah segitiga emas (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan) dan Pembangunan jalan Shortcut untuk mempercepat akses Ball selatan dan Bali utara serta preservasi Jalan dan pembangunan Jembatan untuk mempertancar akses transportasl.

Untuk total penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) s.d. 30 September 2022 di Provinsi Bali adalah sebesar Rp7,3 T untuk 127 ribu debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapal Rp4,3 T untuk 102 ribu debitur.

Terkait progres PEN di Provinsi Bali sampai dengan 23 September 2022 adalah sebagai berikut, total penyaluran untuk Sektor Kesehatan sebesar Rp808 M dengan rincian Intensif Nakes sebesar Rp56 M untuk 90 Faskes atau 11,5 ribu tenaga kesehatan dan untuk Klaim Pasion sebesar Rp752 M untuk 63 RS dan 14 ribu pasien.

Kemudian untuk Sektor PUPR untuk sub sektor Padat Karya PUPR realisasi sebesar Rp 141 M untuk 4,6 ribu tenaga kerja, untuk sub sektor pariwisata PUPR sebesar Rp 39 M untuk 3,6 tenaga kerja, sub sektor Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp195 M, serta sub sektor Infrastruktur Konektivitas PUPR sebesar Rp84 M. Pada sektor Perlinsos dengan rincian sub sektor sembako sebesar Rp290 M, sub sektor Keluarga Harapan sebesar Rp260M, BLT Migor Kemensos Rp51 M, BLT BBM Kemensos sebesar Rp57 M, Bantuan subsidi upah sebesar Rp78 M dan untuk BLT Desa Ball Nusra sebesar Rp1,45 T.

Didik mengatakan, Kementerian Keuangan Regional Ball akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjaian dengan baik hingga akhir tahun anggaran.

Untuk itu, diperiukan perhatilan seluruh pihak terkalt agar dapat bersinergi dengan lebih balk lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip va/ue for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bi-MD