Wujudkan Kesejahteraan Rakyat, Adhi Mahendra Putra Dukung Penuh BPN Berikan Kepastian Hukum Atas Tanah
DENPASAR, MataDewata.com | Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali dari Fraksi Golkar, A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra M.H.,M.Kh., yang akrab disapa Gus Adhi (Amatra) mendukung penuh Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kebenaran, keadilan dan memberikan kepastian hukum masyarakat atas tanah. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Bali dan Kepala Perthanan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Bali beerapa waktu lalu di Kanwil BPN Bali, Renon, Denpasar.
Gus Adhi menegaskan, BPN di pusat hingga ke daerah agar mampu menjalankan tupoksinya sesuai harapan masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam penanganan berbagai persoalan tanah serta tetap memperhatikan sisi objektivitas, historis, sosiologis dan yuridis. “BPN harus menjadi garda terdepan bagi masyarakat dalam kaitannya dengan tanah untuk kesejahteraan sebagaimana yang teramanatkan pada konstitusi kita,” tegasnya, Jumat (26/5/2023).
Gus Adhi mendorong BPN agar terus dapat membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertahanan Nasional, meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia, hingga memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.
Anghota Komisi III DPR RI yang membidangi pemerintahaan dalam negri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, serta pertanahan dan reforma agraris ini memberikan apresiasinya kepada jajaran ATR/BPN se-Bali. Ia mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas permasalahan pertanahan, baik yang menyangkut desa adat maupun dengan Pemerintah.
Satu harapan yang ia sampaikan ialah agar apa yang telah diperjuangkan selama ini bisa mencapai hasil seperti yang diharapkan bersama. Gus Adhi menambahkan bahwa akan ada evaluasi atau rapat sampai semua permasalahan tanah tersebut tuntas dan BPN sebagai garda terdepan akan turut membantu menyelesaikan kasus tanah yang ada di Bali.
BPN akan terus didorong agar dapat menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia. Gus Adhi mengatakan perlu adanya penataan kelembagaan BPN yang merupakan agenda besar BPN dalam membantu negara untuk hadir di tengah masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. “Sebagai wakil rakyat dan mitra kerja tentunya secara pribadi dan kelembagaan mendukung penuh apapun yang mampu menjadikan BPN sebagai garda terdepan dan tameng pelindung rakyat yang berkaitan dengan tanah dan kesejahteraannya,” tutup Gus Adhi. PA-MD
