Gubernur Wayan Koster Tuntaskan Konflik Pertanahan 93 Tahun di Banjar Mumbul

BADUNG, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster mendapatkan ucapan terimakasih dari warga Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan doa agar terus memimpin Pemerintah Provinsi Bali di periode kedua, karena kerjanya yang fokus, tulus dan lurus telah menyelesaikan konflik pertanahan selama 93 tahun, sejak tahun 1930 atau hampir satu abad lamanya.

Dalam sejarah, baru di era Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini, konflik pertanahan melalui Pelaksanaan Reforma Agraria di Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tuntas dilakukan.

Ditandai dengan Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 41 bidang tanah dengan luas total mencapai 1,56 hektar yang diperuntukkan untuk 40 warga penerima dan Pura Bhagawan Penyarikan Banjar Mumbul yang dilaksanakan pada Minggu, Redite Umanis, Menail (26/3/2023).

Hadir langsung turut meyaksikan acara penyerahan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri, Kepala BPKAD Bali, I Dewa Tagel Wirasa, Anggota DPRD Badung Fraksi PDI Perjuangan, Wayan Luwir Wiana, Kepala BPN Badung, Camat Kuta Selatan, Lurah Benoa, Bendesa Adat hingga Warga di Banjar Mumbul.

Gubernur Wayan Koster menyampaikan, penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada warga Banjar Mumbul merupakan hasil komunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto. Sebelumnya Menteri telah memberikan arahan agar masalah tanah di Banjar Mumbul segera diselesaikan saat beliau hadir pada, Jumat, Sukra Pon, Medangsia (27/3/2023) di Balai Banjar Mumbul.

Gubernur Wayan Koster meyakini momentum ini sangat bersejarah dan juga membahagiakan bagi warga Banjar Mumbul, karena baru hari ini bisa mendapatkan sertipikat tanah dengan perjuangan yang cukup panjang yakni 93 tahun. Sejak tahun 1930 atau hampir satu abad lamanya harus menanti kepastian.

“Kalau tidak berdasarkan niat baik kita semua, tidak akan bisa terwujud dengan diberikannya sertipikat tanah ini secara gratis dan sah. Untuk itulah, kita harus betul-betul bersyukur, karena sertipikat tanah yang diterima secara gratis ini dibantu penuh dari dana APBN, kemudian kalau dihitung per are harga tanah di Banjar Mumbul kata warga yang lokasinya berada di samping jalan bisa mencapai Rp1 miliar, kalau tanah yang lokasinya berada di dalam harganya mencapai Rp500-600 juta,” ujar Gubernur Wayan Koster yang disambut tepuk tangan.

Warga Banjar Mumbul sangat mengapresiasi kerja tulus Gubernur Wayan Koster, setelah mendengar bahwa Gubernur Bali memonitor langsung proses penyelesaian konflik pertanahan ini dengan hasil tidak ada pungutan apa-apa kepada warga dan hambatan apapun.

“Kita bersyukur memiliki mitra kerja seperti Bapak Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang dari dulu semenjak Saya menjadi Gubernur, orangnya baik-baik sekali,” kata Gubernur Bali jebolan ITB ini sembari mengungkapkan kalau dulu tidak ada sertipikat tanah pasti ada ancamannya, entah akan diambil oleh negara, hingga digusur untuk pembangunan, sehingga pasti membuat warga tidak nyaman.

terlebih membangun pasti sulit, karena dalam membangun dan usaha pasti ada izin membangun dan izin usaha. “Karena itulah, titiang meminta untuk mengecek semua tanah negara yang ada di Bali ini dengan catatan bisa diselesaikan sesuai aturan dan kewenangan di Kementrian BPN melalui dukungan Gubernur Bali dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali,’ tegasnya.

Gubernur Wayan Koster berpesan kepada warga Banjar Mumbul untuk menyimpan dengan baik sertipikat tanah yang diterima serta mengarsipkannya berupa foto copy. Sertipikat tanah ini juga harus dijaga dengan baik, jangan sampai tanah yang sudah disertipikat dijual, jangan digadaikan dan gunakannlah secara baik untuk tempat tinggal, menjadi warisan untuk anak cucu, diberdayakan untuk eknomi seperti buka warung, sehingga memberikan manfaat untuk memenuhi kesejahteran keluarga.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyatakan di era kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali, bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki kebijakan kalau ada tanah negara yang sudah ditempati berpuluh-puluh tahun dan sepanjang itu memenuhi peraturan Perundang-Undangan, maka akan diberikan kepastian hukum berupa sertipikat tanah, sehingga ada kejelasan baik dari pemerintah maupun warga.

“Ini adalah suatu kebijakan yang sangat bijaksana untuk masyarakat dan memang pantas dilakukan, dan ini juga adalah karma baik yang harus dijadikan sebagai prinsip kehidupan kita semua untuk dijalankan dengan penuh kebaikan, ketulusan, kelurusan sehingga alam semesta merestui dan membukakan jalan sampai sukses. Jadi tentu, apa yang ditanam itulah yang akan dipetik,” tutupnya yang disambut applause tepuk tangan.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri menyampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Bapak Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto pada saat datang ke sini, telah berjanji akan menyelesaikan permasalahan sertipikat tanah warga Banjar Mumbul, dan hari ini janji tersebut telah dipenuhi. Untuk itulah, disampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Wayan Koster karena tugas BPN telah berkurang hari ini dengan diserahkannya sertipikat tanah kepada warga.

“Atas capaian prestasi yang baik ini, Bali kita harapkan menjadi Provinsi yang pertama kali memiliki data pertanahan yang lengkap. Paling lambat tahun 2024 semua sudah lengkap. Lengkap dalam artian, tanah harus bersertifikat semua. Sekali lagi, saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Wayan Koster beserta jajarannya serta masyarakat yang telah sabar menunggu,” tutupnya. Hp-MD