Diskerpus Gelar Bimtek Kearsipan dan Perpustakaan bagi Kepala Desa se-Badung
Wujudkan Tata Kelola dan Layanan Berbasis Inklusi Sosial
BADUNG, MataDewata.com | Mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik serta layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, Pemerintah Kabupaten Badung Melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para Perbekel (Kepala Desa) dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kabupaten Badung.
Berlangsung di ruang Ballroom Rafflesia 1 Swiss-belresort Pecatu Bali, Senin (25/3/2024), pembukaan Bimtek ditandai pemukulan Gong oleh Kepala Diskerpus Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani, SH.,M.A.P.
Disaksikan Kepala Forum Perbekel Kabupaten Badung, Kadek Sukarma, S.Kom., Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Perpustakaan Nasional RI, Dra. Nani Suryani, M.Si., Perbekel se-Kabupaten Badung, Penggerak PKK Desa se-Kabupaten Badung serta perwakilan OPD terkait.
Bimtek berlangsung 2 (dua) hari (25- 26 Maret 2024) dengan mengundang narasumber dari Perpustakaan Nasional serta OPD terkait. Bupati Badung dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Diskerpus Wayan Kristiani menyampaikan, desa harus bersatu untuk mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pembudayaan membaca masyarakat.
Tempat beraktifitas, berkreasi serta berinovasi dalam berbagai kegiatan. Lebih lanjut dikatakan kearsipan merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mengatur dan mengelola arsip yang ada di desa. Agar nilai-nilai budaya dan adat istiadat dapat terjaga dan terlindungi dengan baik.
Sebagai informasi, saat ini arsip dan perpustakaan memiliki peran strategis di masyarakat. Menurut Undang-Undang No: 43 Tahun 2009 yang menyatakan arsip merupakan rekaman kegiatan atau rekaman peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu ada Undang-Undang No: 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat.
Wayan Kristiani lanjut menyampaikan, perpustakaan sebagai pelaksana transformasi berbasis inklusi sosial yang mengharuskan masyarakat di desa terus bergerak meningkatkan potensi desa dan ekonomi masyarakat melalui perpustakaan.
“Kami juga memerlukan ibu-ibu PKK yang berada di desa se-Kabupaten Badung sebagai penggerak yang ada di desa. Untuk menggerakkan, membangun perpustakaan yang ada di desa, supaya bersinergi dengan kepala desa serta masyarakat yang ada di desa,” terangnya.
Pihaknya atas nama Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Badung yang telah mampu melaksanakan Bimtek kearsipan dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi Sosial. “Semoga Kabupaten Badung mampu sebagai penyelenggara pertama pelopor (Srikandi) dan pelopor semua desa melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” imbuhnya. Kh-MD
