Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bali terhadap 2 Raperda

DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali menggelar Sidang Paripurna di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Rabu (22/10/2025). Pada kesempatan itu Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap dua (2) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni: Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya. Agenda utama rapat adalah mendengarkan jawaban Gubernur Bali, Wayan Koster terhadap Pandangan Umum dari Fraksi-Fraksi DPRD. Gubernur dalam sabutannya memberikan apresiasi tinggi terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD. Ia mengungkapkan bahwa pandangan tersebut sangat konstruktif dan menyentuh berbagai aspek penting terkait dengan dua Raperda yang sedang dibahas.

“Pandangan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD sangat bermanfaat dalam memperkaya pembahasan mengenai APBD 2026 dan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Kami menghargai perhatian dan masukan yang diberikan,” ujar Gubernur Wayan Koster.

Pada pembahasan pertama mengenai Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2026, Gubernur menjelaskan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat pada RAPBD tahun 2026, dari Rp4,2 triliun pada perubahan APBD 2025 menjadi Rp3,9 triliun. Meskipun ada penurunan, Gubernur menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah.

Terkait dengan alokasi belanja daerah, Gubernur juga memberikan penjelasan mengenai besaran anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai pada RAPBD TA 2026. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak mencakup gaji atau upah PPPK paruh waktu, yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa. Gubernur juga menyatakan dukungannya terhadap pengangkatan tenaga honorer dan Non ASN menjadi PPPK paruh waktu.

“Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer dan Non ASN menjadi PPPK paruh waktu agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu.

Selanjutnya, pembahasan berlanjut pada Raperda mengenai Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Gubernur menjelaskan bahwa anggaran dasar perseroan telah disahkan dan rencana bisnisnya sudah ditetapkan. Ia sepakat dengan usulan DPRD untuk melakukan analisis investasi yang lebih rinci terkait dengan penyertaan modal daerah ini. “Penyertaan modal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai aset, tetapi juga untuk memastikan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” kata Gubernur.

Gubernur Koster juga mengungkapkan bahwa penyertaan modal ini akan digunakan untuk biaya perubahan status lahan dan pembangunan zona inti di Pusat Kebudayaan Bali. Meskipun proyeksi pendapatan dari penyertaan modal ini belum dapat dihitung secara pasti, ia memastikan bahwa langkah ini merupakan investasi untuk meningkatkan valuasi aset daerah. “Walaupun belum dapat dihitung proyeksi pendapatannya, tujuan utama dari penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan valuasi aset daerah dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Bali,” ujarnya.

Menutup rapat, Gubernur Koster menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPRD untuk memastikan kebijakan publik yang baik, transparan, dan akuntabel. Ia mengajak seluruh Fraksi DPRD untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat Bali. “Semua masukan dan saran dari Fraksi-Fraksi akan menjadi dasar penting untuk menyempurnakan pembahasan kedua Raperda ini,” tutup Gubernur Wayan Koster.

Dengan dilanjutkannya pembahasan dan jawaban atas pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD, Pemerintah Provinsi Bali berharap dapat mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kemajuan Bali. Ke depan juga diharapkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan legislatif diharapkan dapat terus menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat Bali. Hd-MD